REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penerbitan obligasi daerah diproses usai mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Menurut Kepala Biro BUMD dan Investasi Setda Jabar Noneng Komara, pihaknya sudah melakukan pembahasan dan pematangan rencana penerbitan obligasi daerah.
Dari rangkaian yang sudah berjalan sejak tahun lalu, Pemprov Jabar menargetkan tahun ini bisa mendapat persetujuan dari DPRD Jabar. “Target tahun ini mendapat persetujuan dari dewan, kalau target penerbitan kemungkinan baru tahun depan (2021),” ujar Noneng, Jumat (31/1).
Menurut Noneng, setelah membentuk tim percepatan obligasi daerah pada tahun lalu, pihaknya menghitung dana publik yang bisa digaet dari berbagai tahapan obligasi bisa mencapai Rp 11 triliun. Namun, dari pematangan program kemungkinan pelepasan awal akan berbentuk revenue bond.
“Dari obligasi kalau dihitung kita bisa meraih Rp 11 triliun, tapi ini tidak sekaligus, untuk awal bisa untuk membiayai pembangunan rumah sakit. Tapi ini harus menunggu persetujuan daerah,” katanya.
Persetujuan dewan, kata dia, penting dihasilkan tahun ini mengingat nantinya rencana obligasi akan masuk dalam rancangan APBD Jabar 2021. Menurutnya pembahasan bersama dewan akan menghasilkan keputusan terkait nilai bersih maksimal obligasi, jumlah dan nilai nominal obligasi yang akan diterbitkan sampai kepastian pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi.
“Kalau persetujuan dari pemerintah pusat sudah kita dapatkan,” katanya.
Noneng mengatakan, proses penerbitan obligasi tidak sederhana meskipun persetujuan sudah dikantongi. Menurutnya jika dewan memberikan persetujuan maka akan lahir peraturan daerah yang akan menjadi payung hukum kebijakan pembiayaan tersebut.
“Ini kan sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah, kami sudah menjadwalkan ini segera dibahas bersama dewan. OJK juga sudah bertanya kepastian kapan ini diterbitkan,” katanya.
Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah menggelar rapat bersama terkait rencana penerbitan obligasi daerah. “Obligasi daerah sedang difinalisasi, salah satunya adalah dukungan penguatan dari parlemen. Kalau itu sudah lancar, harusnya mudah-mudahan segera selesai,” katanya.
Namun, pria yang akrab disapa Emil ini, enggan menyebut masalah apa yang menghambat proses penerbitan obligasi daerah. Menurutnya finalisasi salah satunya membahas besaran nilai obligasi yang akan diterbitkan.
Emil mengaku masih memilih nominal yang akan dilepas pertama kali tidak terlalu besar guna memuluskan pelepasan obligasi.
Menurutnya dari penerbitan obligasi daerah tersebut paling tidak ada dua proyek yang bisa didanai, pertama proyek LRT Bandung Raya dan pembangunan rumah sakit di daerah. “Saya senangnya kecil dulu, nanti tahap keduanya akan diikuti yang lebih besar dan strategis. Nilainya ratusan miliar, target kita tahun ini. Itu membiayai dua (proyek) kongkrit yang bisa kita ukur,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
