REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pendekatan militer bukan menjadi pilihan dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Kiai Ma'ruf mengatakan pemerintah akan berupaya dan mengutamakan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di Papua.
Wapres menambahkan pengiriman pasukan militer ke Papua saat ini bersifat sementara karena ada kondisi mendesak yang mengharuskan Pemerintah meningkatkan keamanan. "Pendekatan keamanan ini kan bukan dijadikan pilihan untuk menyelesaikan. Cuma, karena ada situasi yang khusus, yakni terganggunya keamanan, maka sementara memang harus dilakukan dengan cara pengamanan, tapi sifatnya sementara," kata Wapres di Jakarta, Rabu (29/1).
Pendekatan Pemerintah kepada masyarakat Papua, lanjut Wapres, mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan lewat pembangunan fisik berupa jalan dan infrastruktur, maupun pembangunan non-fisik berupa peningkatan pendidikan dan kualitas SDM. "Jadi (militer) hanya sementara, itu bukan penyelesaian secara menyeluruh. Maka apabila situasinya kondusif, maka (pendekatan) keamanan ini akan ditarik. Jadi, penanganan Papua tetap pendekatannya adalah kesejahteraan," tegasnya.
Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua adalah dengan memekarkan daerah otonom baru (DOB) di provinsi timur Indonesia itu. Pemekaran tersebut menjadi pengecualian di tengah moratorium pemekaran yang dilakukan Pemerintah.
Wapres Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), mengatakan keinginan untuk memekarkan Papua muncul sejak lama. Pemerintah mempertimbangkan pemekaran tersebut sebagai upaya untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
