REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Wilayah Kumuh di Kabupaten Pekalongan, saat ini sudah semakin berkurang. Bupati Asip Kholbihi menergetkan tahun ini wilayahnyaa bebas dari daerah kumuh.
Dia menyebutkan, akhir tahun 2018 tercatat luas wilayah kumuh di Kabupaten Pekalongan mencapai 771 hektare. Namun pada tahun 2019, Pemkab berhasil memperbaiki kondisi sanitasi di wilayah kumuh mencapai 550 hektare.
''Dengan demikian, pada awal tahun 2020 ini hanya tinggal sekitar 50 hektare yang masih masuk wilayah kumuh. Kita targetkan, akhir tahun 2020 ini tidak ada lagi wilayah kumuh di Kabupaten Pekalongan,'' ucap dia, Rabu (29/1).
Menurut Bupati, beberapa lokasi yang masih terdapat wilayah kumuh, antara lain di Kecamatan Buaran dan Kedungwuni. ''Di dua kecamatan tersebut, akan dilakukan berbagai upaya agar tidak lagi menjadi daerah kumuh,'' katanya.
Dallam coaching clinic skala kawasan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Bupati menyebutkan, untuk menuntaskan kawasan kumuh tersebut, Pemkab Pekalongan mendapatkan anggaran Rp 40 miliar dari APBN yang bersumber dari pinjaman bank di luar negeri.
Dengan anggaran itu, nantinya akan digunakan untuk revitalisasi drainase, air bersih, penataan kawasan dan hal-hal yang menunjang untuk mewujudkan lingkungan sehat. ''Karena didanai pinjaman luar negeri, saya minta agar program dan anggaran bisa digunakan sebaik-baiknya,'' kata dia.
Terkait dengan keberhasilan Pemkab mengatasi kawasan kumuh, Bupati mengakui, pihaknya menjadi lebih sering mendapatkan penghargaan layak lingkungan. Terutama pada saat hari habitat tingkat Jawa Tengah, yang menempati urutan kedua maupun ketiga.
''Dengan dorongan ini, kita optimistis target pengentasan di wilayah bebas kumuh tahun ini bisa tercapai. Hal ini mengingat keberadaan wilayah kumuh, juga sering identik dengan dengan kemiskinan,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika