REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat di DPR menjadi salah satu pihak yang bersikeras untuk membentuk panitia khusus (Pansus) kasus PT Asuransi Jiwasraya. Namun, pada akhirnya partai berlambang bintang mercy itu mengirimkan wakilnya untuk bergabung dengan panitia kerja (Panja) Jiwasraya di Komisi VI.
"Terakhir Fraksi Demokrat kirimkan dua anggota dari poksi Demokrat ikut dalam anggota Panja," ujar Ketua Panja Komisi VI Aria Bima di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1).
Anggota Panja Jiwasraya dari Komisi VI beranggotakan 32 orang. Dia berharap panja ini dapat menyelidiki permasalahan Jiwasraya ini.
"Panja ingin tahu lebih dalam terkait gagal bayar polis Jiwasraya, saving plan nasabah senilai Rp12,4 triliun yang jatuh tempo," ujar Aria.
Aria menjelaskan, panja menggelar rapat kerja tertutup dengan Kementerian BUMN dan jajaran direksi Jiwasraya pada hari ini. Dari pertemuan hari ini, ia berharap, panja dapat mencari solusi dari peliknya masalah tersebut.
"Keinginannnya secepat mungkin penyelesaian Jiwasraya terutama berkaitan jatuh tempo pemegang polis dan pemegang saving plan yg tinggi, keputusan harus disampaikan ke nasabah," ujar Aria.
"Kita inginkan Menteri BUMN berikan penjelasan yang bisa dijadikan bahan panja Komisi VI ikut kawal damping dan beri masukan," lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, sudah hadir Menteri BUMN Erick Thohir. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, dan Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko.
Diketahui, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI tetap mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengungkap kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Demokrat menduga adanya tindak kriminal yang terorganisasi di balik kasus ini.
Terkait dengan panitia kerja (panja) yang sudah terbenluk di Komisi III, VI dan XI FraksI Partai Demokrat memutuskan untuk mengirim wakil-wakilnya dI masing-masing panja, guna menjalankan tugas dan kewajiban konstitusional sebagai anggota legislatif. Sekaligus tetap memperjuangkan terbentuknya Pansus Hak Angket tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat segera mengirimkan usulan Pansus Hak Angket kepada Pimpinan DPR RI, sambil melengkapi penandatanganan oleh seluruh Angota Fraksi Partai Demokrat DPR RI," ujar Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono.