REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan, peningkatkan kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tak terkendala. Menurut dia, hal tersebut akan dilakukan dengan mengacu pada Minimum Essential Force (MEF) yang telah ditentukan sebelumnya.
"Untuk meningkatkan kesiapan alutsista masih sesuai dengan apa yang sudah kita buat, yaitu termuat pada MEF," jelas Hadi pada Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (29/1).
Hadi mengatakan, peningkatan kesiapan alutsista akan terus dilakukan pada 2020-2024. Itu dilakukan berdasarkan MEF dan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam melakukan penguatan itu, Mabes TNI akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Tahun 2020-2024 kita akan terus melakukan kebutuhan-kebutuhan alutsista TNI berdasarkan MEF sesuai ketentuan yang ada. Akan kita ajukan ke Kementerian Pertahanan, seperti itu, masih normal," tuturnya.
Di samping itu, Kemhan akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk penguatan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut ada kaitannya dengan kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berapa waktu terakhir.
"Salah satunya yang penting adalah penguatan dan moderniasasi alutsista," ujar Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Kemhan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).
Dahnil menjelaskan, Prabowo ingin penggunaan anggaran tersebut dapat tepat guna, efisien, dan ekonomis. Kemudian penggunaan anggaran itu juga harus memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis.
Prinsip kedua merupakan alasan mengapa Prabowo melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir. "Itu dalam rangka diplomasi pertahanan. Bukan cuma sekadar melakukan diplomasi pertahanan dalam hal menjaga hubungan baik dengan negara yang strategis, tapi juga terkait alutsista, persenjataan," jelas dia.
Membeli senjata, kata Dahnil, tidak sama denan membeli mobil di toko mobil atau televisi di toko elektronik. Pembelian senjata membutuhkan kesepakatan dan persetujuan di antara kedua negara yang bekerja sama.
"Walau bussines to bussiness, tetap saja nanti clearence-nya G-to-G atau goverment and goverment. Dalam hal itulah dibutuhkan diplomasi," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika