REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menjelaskan pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ada pihak yang ingin menjatuhkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani lewat panitia khusus (Pansus) Jiwasraya. Hinca mengatakan SBY sesungguhnya memberi arahan kepada pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya.
Sebab, itu dinilai sebagai tanggung jawab moral SBY sebagai presiden selama dua periode. "Saya kira kita harus berterima kasih kepada Pak SBY yang menuliskan dengan komprehensif, termasuk jalan keluarnya," ujar Hinca di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1).
Ia menilai SBY paham dalam melihat permasalahan yang terjadi di Jiwasraya. Karena itu, SBY memberikan pernyataan panjang terkait hal tersebut, baik dari isu yang mengiringinya, hingga solusi.
"Yang disampaikan Pak SBY sudah terang benderang, karena ini sudah diberitahu titik-titiknya. Semua harus membuat energi yang sama membongkar kasus ini," ujar Hinca.
Di sisi lain, ia mengatakan, mengganti menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sementara Fraksi Partai Demokrat di DPR juga mendukung panitia kerja (Panja) kasus Jiwasraya yang dibentuk oleh Komisi III, VI, dan XI.
Namun, Demokrat tetap bersikukuh untuk pembentukan Pansus. "Kalau panja istilahnya mancing ikan kecil, kalau pansus pakai pukat harimau supaya semua terbongkar," ujar Hinca.
"Oleh karena itu Panja Komisi III, VI, dan XI harus berjalan. Tapi pansus tetap, kami tetap meminta, kami tetap akan memperjuangkan pansus itu," lanjutnya.
Sebelumnya dalam tulisan di akun Facebook resminya, SBY memberikan pandangannya terkait permasalahan PT Asuransi Jiwasraya. Ia mendengar ada niat menjatuhkan sejumlah tokoh lewat parlemen dengan menggunakan isu tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku menelisik lebih dalam alasan orang-orang yang semula menginginkan pansus untuk menyelidiki masalah Jiwasraya. Dia mengaku kaget mendengar alasannya.
"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulis SBY.
Mendengar kabar itu, SBY menegaskan ia tak ingin ada orang yang sengaja diincar atau dijatuhkan lewat isu Jiwasraya. Ia mengaku kenal Erick dan Sri Mulyani sebagai orang yang kompeten dalam kerjanya.
"Kepada para kader Demokrat yang menjadi anggota DPR RI, SBY dengan tegas melarang ikut-ikutan berpikir yang tidak benar seperti itu. Punya niat dan motif seperti itu," ujar SBY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika