REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran TNI dan Polri memperkuat pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Presiden pun meminta teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista) terus ditingkatkan.
Presiden menyampaikan instruksi tersebut saat menghadiri Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemenhan) 2020 di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1). Jokowi mengatakan, isu pertahanan negara sangat penting, terutama terkait kedaulatan Indonesia.
Ia pun kembali menegaskan, kedaulatan negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. "Kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan. Tidak ada tawar-menawar," kata Jokowi dalam sambutannya.
Indonesia, kata dia, juga harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetris, gerilya, perang proksi, hingga perang hibrida yang menggabungkan strategi militer dan nonmiliter. Oleh karena itu, Jokowi turut menekankan pentingnya penguatan diplomasi pertahanan guna meredam ketegangan antarnegara.
"Kita juga harus siap dengan kekuatan senjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kedaulatan kita,\ kata Jokowi.
Dalam pidatonya, Jokowi sempat menanggapi sorotan banyak pihak terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang belakangan sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Jokowi menegaskan, Prabowo mengunjungi berbagai negara untuk melakukan diplomasi pertahanan, bukan untuk pelesiran.
\Beliau ke negara-negara tertentu untuk melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek secara detail," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia. TNI dan Polri diminta mengantisipasi lompatan teknologi militer dalam beberapa puluh tahun ke depan.
Saat ini saja, kata Jokowi, sudah ada pesawat nirawak yang dilengkapi senjata untuk mengejar dan menghabisi kendaraan militer. Apalagi, teknologi masa kini sudah dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Jokowi ingin Indonesia mengembangkan pesawat dan kapal nirawak yang dilengkapi persenjatan modern. "TNI kita harus berani mengolah itu. Membangun barang-barang yang saya sebutkan. Kita harus memperkuat teknologi pertahanan kita."
Jokowi pun menitipkan pesan khusus kepada Menhan Prabowo Subianto terkait pengelolaan anggaran. Sebab, Kemenhan mendapatkan alokasi anggaran terbesar sejak 2016 dibandingkan kementerian lainnya. Bahkan di tahun ini, Kemenhan mendapatkan anggaran hingga Rp 127 triliun.
Prabowo diingatkan berhati-hati dalam mengelola anggaran, sehingga penggunaan anggaran tetap efisien dan bersih. Selain itu, ia juga mewanti-wanti agar tak ada mark up penggunaan dana. "Dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ujarnya.
Kendati demikian, Jokowi yakin Prabowo bisa mengelola anggaran dengan baik. Menurut dia, Prabowo merupakan sosok yang sangat detail terkait anggaran. Hal tersebut terlihat saat dirinya dan Prabowo membahas bersama masalah anggaran Kemenhan. "Berkali-kali dengan saya, hampir hapal di luar kepala," katanya.
Jokowi dalam sambutannya turut menyampaikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit serta pensiunan TNI. Pemerintah, kata dia, juga telah melakukan perubahan struktur organisasi TNI, sehingga bisa menambah posisi bagi perwira tinggi dan turunannya ke bawah.
"Kita juga akan mengajukan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, antara lain yang berkaitan dengan urusan pensiun bagi perwira, bintara, dan tamtama yang selama ini usia pensiun 53 tahun akan kita usulkan untuk diubah menjadi 58 tahun," kata Jokowi.
Presiden pun meminta agar dibuat rencana strategi (renstra) untuk kesejahteraan prajurit, baik yang berkaitan dengan perumahan, kesehatan, hingga tunjangan kinerja.
Sumber daya nasional
Prabowo Subianto dalam pidatonya menyampaikan, pembangunan sistem pertahanan akan bersumber pada sumber daya nasional. Hal itu sesuai dengan tema Rapim Kemenhan 2020 yang bertajuk "Pertahanan Semesta yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI".
"Tema ini mengajak kita untuk turut serta membangun sistem pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional," ujar Prabowo. Sumber daya nasional yang digunakan itu termasuk sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang disatupadukan.
Untuk mencapai hal tersebut, ia meminta seluruh elemen masyarakat bersatu dalam menegakkan kedaulatan negara. Dengan persatuan yang kokoh, kata dia, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan pada masa depan dapat ditegakkan.
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri akan terus dilakukan. Hal tersebut, kata dia, dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan postur pertahanan nirmiliter.
"Apabila semua kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh industri pertahanan maka selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan sipil," kata Sakti saat membuka Rapim Kemenhan.
Ia mengatakan, Kemenhan berupaya mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan menunjang kemandirian industri pertahanan.
"Kebijakan ini diambil sejalan dengan visi Bapak Presiden RI terkait dengan kebijakan pembangunan teknologi dan industri pertahanan," katanya. n dessy suciati saputri/ronggo astungkoro, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika