REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman, Sri Purnomo, membenarkan saat ini sudah mulai dipetakan titik-titik yang terkena pembangunan tol. Ia menekankan, prinsipnya mereka yang terkena penggusuran harus mendapat ganti untung. "Artinya, harga itu harga yang sangat kompetitif, harga yang tidak merugikan masyarakat," kata Sri, Kamis (23/1).
Ia menilai, ketika harga-harga yang ditawarkan tidak merugikan masyarakat diharapkan mereka mendapatkan pengganti yang lebih cukup. Sri menjanjikan jika mereka akan memberikan fasilitasi untuk mereka bernegosiasi. "Ketika mereka negosiasi, silakan negosiasi duduk bareng, pemerintah (Pemkab Sleman) memfasilitasi siap," ujar Sri.
Tapi, ia menekankan, yang menjadi penentu tentu negosiasi pembeli dan penjual. Karenanya, Sri berharap, ketika mereka bisa duduk bersama dan ditemukan kesepakatan harga, tidak terjadi pergolakan harga yang berarti.
Ia turut meminta masyarakat realistis memberikan harga. Terlebih, tidak semua daerah terkena penggurusan untuk pembangunan tol, dan cuma titik-titik tertentu yang memang dilintasi rencana pembangunan tol yang sudah ada.
Sri mengingatkan pula agar masyarakat yang tanahnya terkena penggusuran agar tidak menggunakan uangnya untuk membeli barang-barang konsumtif. Lebih baik, ia menyarankan, uang hasil penjualan disimpan di bank terlebih dulu. "Ketika sudah dapat calon (tanah/rumah) pengganti, baru uang itu dicairkan, jadi jangan terbius untuk membeli barang-barang konsumtif," kata Sri.
Terkait relokasi, ia mengungkapkan, Pemkab Sleman belum sampai memikirkan ke sana. Menurut Sri, selama masyarakat masih bisa melakukan negosiasi akan lebih baik masyarakat itu sendiri yang menentukan.
Ia berpesan agar masyarakat tidak panik menanggapi rencana penggusuran titik-titik yang terkena dampak pembangunan tol. Sebab, masyarakat yang panik akan mengakibatkan pergolakan harga yang tidak baik.
"Wajar-wajar saja, ini program nasional untuk kepentingan publik, kepada mereka yang kena gusuran semoga cepat mendapat tempat pengganti," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika