REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, bakal mengintensifkan ‘penjaringan’ para penderita HIV yang ada di daerahnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target penjaringan penderita yang ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Semarang, dr Hesty Wulandari mengatakan, salah satu kiat yang bakal dilakukan melalui rencana aksi daerah (RAD) penanggulangan HIV/AIDS.
Menurutnya, kasus penderita HIV/ AIDS diakui belum lepas dari fenomena gunung es, tak terkecuali di Kabupaten Semarang. "Karena itu Pemerintah masih harus bekerja keras dalam rangka mencegah penyebaran penyakit ini," katanya, di Ungaran, Senin (20/1).
Terkait dengan rencana RAD tersebut, lanjut Hesti, Dinkes bakal menggandeng Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang untuk melakukan VCT ke 900 perusahaan formal yang ada di daerah tersebut.
Sebab berdasarkan data Kemenkes, pengidap HIV/AIDS ada di kelompok usia produktif (usia 25 hingga 29 tahun). “Dengan menggandeng Disnaker, penjaringan kelompok penderita HIV ini bakal menyasar karyawan pabrik maupun perusahaan formal tersebut.
Intensifikasi penjaringan itu, tegasnya, dilakukan untuk memenuhi target penjaringan pengidap HIV/AIDS yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI. Dari data perkiraan 2.900 pengidap HIV AIDS, baru ditemukan 900 pengidap di antaranya.
Dalam melaksanakan kegiatan ini Dinkes tidak sendirian, namun juga didukung elemen maupun unsur masyarakat yang selama ini konsern terhadap upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di daerahnya.
“Termasuk keterlibatan kawan-kawan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Semarang, sebagai mitra dalam mendorong program-program Pemkab Semarang dalam pencegahan terhadap penyakit menurunnya kekebalan tubuh ini,” ungkapnya.
Masih terkait dengan persoalan penyakit HIV/AIDS, Koordinator LSM penanggulangan HIV/ AIDS, Yayasan Soko Guru, Sutardi, mengharapkan pasokan logistik penanggulangan HIV/AIDS tetap dapat berjalan lancar setelah dukungan dari Global Fund dihentikan.
Untuk itu, lembaganya tetap berkoordinasi dengan KPA Kabupaten Semarang agar penyediaan logistik pencegahan penyebaran penyakit HIV/AIDS tetap selalu tersedia di titik populasi kunci, seperti wanita pekerja seks komersial.
“Dengan begitu, program-program yang dilaksanakan LSM Yayasan Soko Guru tetap dapat berjalan guna membantu pemerintah menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS tersebut,” tegas Sutardi.
Seperti diberitakan sebelumnya, langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan populasi penderita HIV/ AIDS di wilayah Kabupaten Semarang, masih butuh dukungan aksi yang intensif.
Berdasarkan data KPA Kabupaten Semarang, sepenjang 2019 lalu tercatat ada 93 warganya yang positif terinfeksi HIV. Jumlah ini tercatat sebagai penderita baru yang ditemukan sepanjang 2019.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 66 persen di antaranya merupakan kelompok pengidap berjenis kelamin pria. KPA Kabupaten Semarang mengakui, selain terjadi pergeseran pada kelompok gender jumlah temuan ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika