REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung menganggap keberadaan organisasi Sunda Empire atau Kekaisaran Sunda yang menyita perhatian masyarakat beberapa hari terakhir meresahkan.
Sebab, subtansi kegiatan yang selama ini dilakukan serta perizinan menyangkut organisasi tersebut tidak jelas.
"Bisa jadi meresahkan karena subtansi dan perizinan tidak jelas," ujar Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Seni Budaya dan Organisasi Masyarakat, Kesbangpol Kota Bandung, Inci Dermaga saat dihubungi, Ahad (19/1).
Menurutnya, Sunda Empire tidak terdaftar di Kesbangpol Kota Bandung. Namun, ia menduga berdasarkan informasi yang dihimpun organisasi tersebut terdaftar di Kesbangpol Subang. Saat ini pihaknya tengah menelusuri kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.
Ia mengatakan, keberadaan Sunda Empire sempat ditegur oleh TNI sebab menggunakan atribut atau seragam yang persis militer. Menurutnya, pihak TNI pun sempat melarang mereka menggunakan atribut tersebut.
"Sejak 2018 sudah ditangani oleh Kodam dan Denintel Kostrad. Sudah ditegur bahkan pelarangan pemakaian atribut militer," katanya.
Organisasi Sunda Empire atau kekaisaran Sunda tengah menjadi perbincangan hangat di Kota Bandung pasca Kerajaan Keraton Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Mereka mengklaim memiliki enam wilayah dinasti yang terbentang dari Indonesia hingga China dan Rusia.
Video kegiatan Sunda Empire muncul di platform Youtube yang diunggah oleh Alliance Press International beberapa waktu lalu. Namun, saat dicek ulang postingan tentang kekaisaran tersebut sudah hilang.
Saat ditelusuri kembali, beberapa akun Youtube yang berbeda masih mengunggah kegiatan Sunda Empire. Terlihat dalam video, beberapa orang tengah mendengarkan ceramah dari seseorang yang diduga pemimpin mereka dan lokasi kegiatan yang mereka lakukan dilangsungkan di taman Isola, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
