REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap adanya perkembangan signifikan untuk proyek strategis percepatan pembangungan ekonomi Jawa Timur dalam lima tahun.
Ia mengatakan, sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Gresik-Bangkalan- Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertasusila), Kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS), serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, ada 218 proyek strategis senilai Rp 294,34 Triliun.
Namun, baru beberapa proyek yang sudah melakukan studi kelayakan atau feasibilily studi."Kita berharap bahwa lima tahun 218 itu minimal sudah groundbreaking. Ada beberapa, yang FS sudah jalan tapi kan tetap harus diupdate," ujar Khofifah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/1).
Karena itu, dalam kunjungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke beberapa kementerian sejak kemarin hingga hari ini, termasuk ke Wakil Presiden, untuk memastikan proyek strategis itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disahkan pada 20 Januari 2020. Khofifah yang didampingi Ketua DPRD Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sekda Jatim, dan Wakil Gubernur Emil Dardak mengatakan, satu dari tiga prioritas di Perpres itu adalah kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) yang studi kelayakannya dimulai pada 2021.
"Hari ini FS-nya harus bisa kita pastikan di 2020 sehingga 2021 ini bisa running, nah ke wapres kita ingin melaporkan perjalanan ini," kata Khofifah.
Khofifah mengungkapkan skema pembiayaan nilai 218 proyek strategis itu 85 persen berasal dari BUMN, KPBU, dan Swasta. Setelah itu, sisanya 15 persen adalah dari APBN dan APBD.
Mantan Menteri Sosial itu menyebut, ada beberapa proyek yang studi kelayakanya sudah, namun harus diperbarui lagi. Ia mencontohkan koneksitas proyek Gerbang Kertasusila yang sudah ada studi kelayakam dari bank dunia tahun 2015.
"Maka dari konfirmasi kita dengan beberapa kementerian agar FS-nya diupdate. Saya rasa kita harus update apakah luasannya, apakah titik-titik lahannya, apakah kita akan menggunakan LRT atau MRT," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, semua format tersebut sudah diujicobakan mana yang paling tepat. Namun, Pemprov Jatim akan terus mematangkan demi kemajuan perekonomian Jatim.
"MRT sering kali diidentifikasi mahal. Tapi kalau menggunakan rel yang existing itu malah lebih murah. Apakah semua harus elevated atau tidak," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta dukungan semua pihak demi implementasi percepatan pembangunan ekonomi Jatim. Sebab, Khofifah mengatakan kemajuan Jatim akan mampu mendorong kemajuan 16 provinsi lainnya yang selama ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi Jatim.
"Karena 16 provinsi di Indonesia Timur itu 80 persen logistiknya disuplai Jatim, mengintervensi pertumbuhan ekonomi jatim sama dengan mengintervensi 17 provinsi di Indonesia. Itu separuh dari provinsi di Indonesia setara dengan 35 persen populasi penduduk," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
