REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil serta bupati dan wali kota daerah terdampak banjir pada awal 2020 membahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis petang (16/1).
Dalam rapat evaluasi dan rencana teknis preventif itu, dibahas seputar solusi penanggulangan banjir di Jabar secara komprehensif baik yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar maupun kabupaten/kota dan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
Solusi yang dibahas mencakup progres dan rencana pembangunan bendungan serta anggaran yang dibutuhkan. Kepala daerah yang hadir di antaranya adalah Bupati Bogor, Bupati Bandung Barat, Bupati Indramayu, Wakil Bupati Subang, Wakil Bupati Karawang, serta perwakilan dari Pemda Kab Bandung, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.
“Hari ini para kepala daerah (tedampak banjir di Jabar) bersama Menteri (PUPR) hadir berkumpul di Gedung Sate untuk mengkoordinasikan rencana aksi,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurut Emil, ia akan melakukan rencana aksi, apa yang akan dilakukan, siapa bisa tingkat kota/kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat. "Kemudian apakah bendungan yang dibangun secepatnya, apakah normalisasi, pengerukan, dan lain-lain,” katanya.
Selain itu, kata Emil, dalam rapat tersebut pun dibahas seputar anggaran, yakni pemerintah akan mengebut aksi penanggulangan banjir sesuai dengan anggaran yang ada di Tahun 2020. Komitmen dari Kementerian (PUPR) sangat kuat untuk membereskan yang bisa dikebut di 2020.
"Oleh karena itu, Insyaallah ini akan menjadi sebuah contoh ketanggapan dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah pusat,” katanya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sementara itu menjelaskan bahwa sejak Terowongan Nanjung di Curug Jompong beroperasi, banjir di cekungan Bandung seperti daerah Dayeuhkolot tidak berlangsung lama, bahkan nyaris tidak terdengar adanya banjir.
“Untuk banjir Citarum, kami ingin sampaikan dengan hujan paling besar pada 17 Desember (2019) nyaris tidak terdengar ada banjir yang berkepanjangan di Dayeuhkolot, karena ada operasi dari Terowongan Cijompong,” ujar Basuki.
Basuki mengatakan, untuk mengurangi banjir di cekungan Bandung secara signifikan pihaknya tengah menyelesaikan sodetan Cisangkuy yang bisa mengalirkan 80 persen air dari sungai Cisangkuy langsung ke Citarum.
Basuki berharap, April 2020 proyek sodetan Cisangkuy ini bisa selesai sehingga banjir di Dayeuhkolot dan sekitarnya bisa dikendalikan secara optimal. “Dengan demikian saya ingin tahun 2020 ini banjir di cekungan Bandung bisa kita kendalikan dan lebih baik. Karena saya harus memfokuskan ke hilir, seperti Karawang, Muara Gembong, Cilamaya yang tahun ini juga terkena banjir besar,” paparnya.
Terkait penanganan banjir di Karawang dan Bekasi, Basuki turut menyinggung rencana pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray yang ditargetkan bisa terealisasi tahun depan dan pembangunan bendungan diharapkan selesai paling lambat 2024.
Karena Cibeet ada di Kabupaten Bogor, kata dia, untuk mengendalikan banjir di Karawang dan Bekasi, penduduk ingin ada bendungan sendiri di Cijuray untuk irigasi. "Saya kira dua-duanya penting. Kita pastikan itu (Bendungan Cibeet dan Cijuray) dibangun dua-duanya kalau itu diperlukan rakyat, tidak perlu mana yang duluan,” katanya.
Sementara untuk Bendungan Sukamahi dan Ciawi yang akan berfungsi sebagai pengendali banjir di Jakarta, Basuki berharap bendungan tersebut bisa beroperasi di akhir 2020. Adapun pembebasan lahan untuk kedua bendungan tersebut sudah mencapai 98 persen, sementara progres pembangunan sendiri mencapai sekira 50 persen.
“Mudah-mudahan akhir Desember tahun ini bisa kita fungsikan, sudah selesai,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
