REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Sonny Widjaja menegaskan, uang nasabah tidak hilang dan tidak dikorupsi. Ia menjamin dana nasabah dikelola secara aman oleh perseroan.
Pernyataan ASABRI tersebut untuk mengklarifikasi kabar yang menyebutkan ada dugaan korupsi di ASABRI. "Kepada seluruh peserta ASABRI, baik prajurit TNI, anggota Polri, maupun seluruh ASN (aparatur sipil negara), saya menjamin uang kalian yang dikelola di ASABRI aman, tidak hilang dan tidak dikorupsi," ujar Sonny kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (16/1).
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh serta terprovokasi dengan kabar yang beredar. Menurut dia, berbagai kabar yang beredar tidak bisa dipertanggungjawabkan.
"Saya tegaskan berita-berita itu adalah berita-berita yang tidak benar. Kepada pihak-pihak yang ingin berbicara tentang ASABRI harap menggunakan cara dan fakta yang sudah terverifikasi," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta gar semua pihak menghentikan pendapat ataupun pembicaraan yang cenderung tendensius dan negatif terkait ASABRI. ASABRI, menurut dia, tak akan segan membawa ke jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan kabar bohong.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, akan segera menemui Menteri BUMN Erick Thohir untuk membicarakan langkah konkret mengatasi persoalan ASABRI. Mahfud mengatakan, ASABRI punya modus yang hampir sama dengan kasus Jiwasraya.
Mahfud sempat pula mengatakan, ada indikasi korupsi di ASABRI dengan total nilai kerugian mencapai Rp 10 triliun. Saham-saham milik PT ASABRI juga mengalami penurunan sepanjang 2019. Penurunan harga saham di portofolio milik ASABRI terjadi sekitar 90 persen.
Mahfud MD saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (16/1), enggan menanggapi bantahan dirut ASABRI. Ia memilih untuk menanti perkembangan kasus tersebut.
Menurut Mahfud, dugaan kasus korupsi di ASABRI sudah muncul sebagai isu penting saat ini. "Nanti lihat perkembangannya saja. Tidak usah diributkan," ujar dia.
Kendati demikian, Mahfud memastikan dana hari tua untuk prajurit TNI dan anggota Polri aman. "Negara menjamin, negara berkesimpulan untuk jaminan hari tua, kematian, pensiun, dan sebagainya masih stabil," ujar Mahfud.
Ia menjelaskan, aset PT ASABRI yang melorot akibat penurunan nilai investasi masih bisa menjamin dana hari tua para prajurit TNI dan anggota Polri. Ia menyerahkan kebenaran terkait ada atau tidaknya tindak korupsi di perusahan BUMN itu kepada proses hukum.
"Kalau sudah urusan benar atau salah, prosedur biar hukum yang berjalan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Ia akan berbicara dengan Polri terkait dugaan kasus korupsi di PT ASABRI. Menurut Mahfud, Polrilah yang memiliki kewenangan mengusut kasus tersebut karena ada sekitar 600 ribu anggota Polri yang jaminan hari tuanya ada di ASABRI.
Menjopolhukam Mahfud MD (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1).
Menteri BUMN Erick Thohir kemarin mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk menemui Mahfud. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit, Erick melaporkan kondisi ASABRI.
Erick menilai, sudah menjadi kewajiban bagi dirinya sebagai menteri BUMN untuk melaporkan kepada Mahfud tentang apa yang terjadi pada ASABRI. "Seperti yang saya sampaikan, kondisi keuangan ASABRI stabil. Tapi apakah ada penyelewengan atau penurunan harga saham, tentu itu harus dibuktikan," ujar Erick.
Erick meminta persoalan ASABRI tak ditarik ke isu-isu yang lain dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Kementerian BUMN, lanjut Erick, fokus pada langkah korporasi untuk ASABRI ataupun Jiwasraya. Sementara mengenai persoalan hukum, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada para pemangku kepentingan terkait.
"Proses itu harus dijalani. Tapi yang penting bahwa dana prajurit dan Polri, semua statusnya baik dan aman," ucap Erick. n iit septyaningsih/ronggo astungkoro/muhammad nursyamsyi, ed: satria kartika yudha
Ikuti Whatsapp Channel Republika