REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 10 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Namun kelompok usaha yang memasukkan proposal tidak maksimal, kalau di hitung-hitung total nilai hanya sekitar Rp 2 miliar lebih," ujar Wali Kota Palu Hidayat saat menyerahkan bantuan alat produksi kepada pelaku UMKM, di Palu, Rabu (15/1).
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan usaha produktif sebagai upaya pemerintah memperbaiki perekonomian masyarakat pascabencana. Namun hanya sedikit pelaku UMKM yang memasukkan proposal bantuan.
Menurut Wali Kota, UMKM sangat strategis mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Terbukti saat krisis moneter terjadi tahun 1998, usaha mikro berperan memperbaiki konstalasi perekonomian bangsa.
"Kita ingin ekonomi kerakyatan ini berkembang. Sesungguhnya program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelompok usaha sudah lama kami rencanakan dan ini salah satu visi pemerintah kota," katanya.
Wali kota berharap, pada 2021 masyarakat lebih antusias membangun usaha. Sebab Pemkot Palu berencana akan menganggarkan kembali bantuan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang sejalan dengan nawacita Presiden Joko Widodo.
Guna mendukung program itu, wali kota menginstruksikan Lurah agar memfasilitasi masyarakat membentuk kelompok-kelompok usaha. Penyaluran bantuan alat produksi UMKM bersumber dari APBD Kota Palu tahun anggaran 2019 untuk kegiatan usaha produktif diberikan kepada 26 kelompok yang telah menggeluti sejumlah sektor usaha mikro.
"Untuk pemasaran kami sudah menyiapkan tempat sebagai sentral penjualan kerajinan maupun kuliner. Bahkan pelaku usaha bisa memasukkan hasil produksinya ke gerai Alfamidi untuk di pasarkan," kata Hidayat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu Setyo Susanto menjelaskan, kelompok usaha yang menerima bantuan alat produksi beserta bahan baku sebagian besar pelaku usaha kuliner. Adapun total nilai bantuan sekitar Rp 1,8 miliar.
"Khusus usaha bawang goreng Pemkot Palu menyediakan sekitar 100 kilogram bahan baku untuk 15 kelompok. Kami mendorong pelaku usaha produktif menggunakan bahan baku lokal, di satu sisi hemat biaya produksi di sisi lain mudah di dapat," katanya.
Menurut Setyo, peluang pasar luar daerah sesungguhnya produk kearifan lokal. Terbukti bawang goreng khas Palu selalu laris di pasaran baik pasar lokal maupun skala regional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika