REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemerintah menyiapkan kendaraan transportasi massa otonom yang diperuntukan di ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan nanti.
Tak hanya kendaraan transportasi massal, Jokowi juga ingin kendaraan pribadi yang digunakan pun merupakan mobil otonom atau yang lebih dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas lanjutan persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Rabu (15/1).
"Saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini baik yang berkaitan dengan transportasi, karena di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massa-nya akan menggunakan autonomous vehicle. Dan juga kendaraan privatnya akan menggunakan autonomous car," jelas Jokowi.
Jokowi pun menginstruksikan Menteri Perhubungan serta Menteri Riset dan Teknologi mempersiapkan seluruh infrastrukturnya agar kendaraan listrik dan juga kendaraan otonom dapat digunakan.
Lebih lanjut, pembangunan ibu kota negara baru ini harus disiapkan dengan matang. Karena itu, Presiden meminta agar legitimasi dan regulasi segera diselesaikan dan diajukan ke DPR.
Terkait dengan skema anggaran pembangunan, Jokowi mengatakan Kementerian PUPR akan mengerjakan infrastruktur dasar ibu kota baru, termasuk kluster pemerintahan, gedung kementerian, dan juga istana presiden. Sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya dapat dikerjakan melalui KPBU dan juga investasi.
"Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP (KPBU) atau dikerjakan oleh investasi. Sehingga saya berharap ini betul-betul dihitung secara detil pemerintah harus keluar berapa tapi saya melihat, kalau saya melihat pemerintah gak akan keluar lebih dari Rp 100 T," jelas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI itu juga menginstruksikan agar pemerintah segera menyelesaikan masalah lahan yang akan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. Namun ia mengingatkan agar dalam pembangunan ibu kota baru ini juga mengutamakan perbaikan lingkungan hidup.
"Ibu kota ini konsepnya konsep gagasannya nagara rimba nusa. Artinya kita memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi yang kita perbaiki, hutan konservasi yang juga rusak kita perbaiki," ungkap dia.
Karena itu, Presiden pun menginstruksikan agar pemerintah menyiapkan lahan seluas 100 hektare untuk kebun bibit tanaman. Selain itu, Jokowi juga meminta agar kelembagaan terkait pemindahan ibu kota baru yakni Badan Otoritas Ibu Kota dapat segera diselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
