REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian atau lembaga dan juga Pemerintah daerah segera melaksanakan pemangkasan eselon III dan IV di jajarannya. Ini disampaikan Tjahjo, setelah konsep dasar (roadmap) pemangkasan eselon yang menjadi acuan dalam pemangkasan eselon sudah rampung.
Menurut Tjahjo, konsep dasar pemangkas eselon itu lebih awal dari target semula sekitar enam bulan.
"Karena roadmap untuk menjadikan fungsional eselon tiga dan empat yang setengah tahun kami harapkan selesai tapi ternyata sudah selesai januari. Nah satu tahun inilah yang kami harapkan dari kementerian lembaga termasuk daerah untuk segera melaksanakan (pemangkasan) eselon," ujar Tjahjo kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/1).
Tjahjo mengatakan, rencananya pekan depan Kementerian PAN RB akan mengundang sekretaris daerah pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota dan juga sekretaris kementerian maupun sekretaris jenderal lembaga untuk menyosialisasikan konsep dasar pemangkasan tersebut.
Dengan begitu, Tjahjo berharap, kementerian/lembaga dan juga Pemerintah daerah segera menerapkan pemangkasan eseleon tersebut sesuai konsep yang ada.
"Besok tanggal 16 kami akan mengundang sekjen dan sesmen kementerian, mengundang sekda kabupaten/kota, provinsi seluruh indonesia, untuk menyampaikan konsepnya bahwa target kami tahun ini semua selesai," ujar Tjahjo.
Tjahjo optimistis pemangkasan eselon bisa diterapkan oleh semua kementerian/lembaga dan juga Pemerintah daerah. Karena ada beberapa kementerian, salah satunya Kementerian PAN RB dan juga Kementerian BUMN yang telah lebih dulu memulai pemangkasan eselon di jajarannya.
"Diharapkan apakah itu bertahap atau kah tahun ini selesai, syukur bisa setengah tahun, supaya tahap-tahap berikutnya, kan juga tahap sistem penggajiannya juga, sistem kenaikan karir jenjang fungsionalnya bagaimana," ujar Tjahjo.
Namun demikian, Tjahjo tidak memungkiri jika ada beberapa pengecualian dalam pemangkasan struktur eselon IV yang tidak bisa dihilangkan. Tjahjo mengungkap, ada pejabat fungsional seperti camat maupun lurah maupun kepala satuan kerja di kementerian/lembaga atau daerah yang akan tetap ada.
"Kita lihat kompetensinya, kita lihat kepentingannya gitu aja," ujarnya.
Politikus PDIP itu juga belum dapat memastikan jumlah keseluruhan eselon III dan IV yang bisa dipangkas dengan adanya kebijakan tersebut. Tjahjo menambahkan, yang terpenting tujuan dari pemangkasan eselon itu bisa tercapai yakni mempercepat pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami belum kita mau kita petakan. kalau di Menpan RB itu ada sekitar pejabat struktural tinggal tiga yang nggak mungkin difungsional kan, masing-masing kementerian juga sama, kaya di kementerian agama itu satkernya itu sampai 3000 lebih," ujar Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
