REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, menjadi Bupati di wilayah setempat, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/1). Pungkasiadi sebelumnya hanya menjabat pelaksana tugas Bupati Mojokerto, setelah bupati sebelumnya, Mustofa Kamal Pasha ditangkap KPK atas kasus suap, tepatnya pada Mei 2018.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut mengingatkan agar bupati yang baru dilantik tersebut bisa cepat beradaptasi dalam menjalankan program-program yang telah digagas sebelumnya. Khofifah mengingatkan, seluruh program strategis di Pemkab Mojokerto, harus bisa memberikan penguatan di bidang nasionalisme, kebangsaan, dan ke-Indonesa-an sesyau ruh Kerajaan Mojopahit.
"Hari ini kita melantik Bupati Mojokerto untuk sisa masa jabatan 2016-2021. Ini sudah harus lari kencang karena RPJMD kita sudah harus menyesuaikan dengan RPJMN, dan RKPD sudah harus menyesuaikan dengan RKP. Lebih penting lagi tentu kita berharap ruh Mojopahit itu akan bisa mendapat resonansi yang kuat dari Mojokerto," ujar Khofifah seusai pelantikan.
Bupati Mojokerto yang baru dilantik, Pungkasiadi menegaskan kesiapannya menjalankan program-program yang telah disusun sebelumnya. Pungkasiadi meyakini todak akan menemukan kesulitan, karena dia hanya tinggal melanjutkan program-program yang telah disusun oleh bupati sebelumnya.
"Pada prinsipnya ini melanjutkan jadi karena kita punya RPJMD yang jelas itu akan kita lanjutkan. Itu kan progres 5 tahunan, satu periode, jadi pasti dilakukan kelanjutannya," ujar Pungkasiadi.
Pungkasiadi melanjutkan, telah ada inovasi-inovasi dan instruksi dari Gubernur Jatim, agar program pembangunan yang dijalankan selaras dan linier dengan pemerintah pusat. Utamanya pembangunan yang tertuang dalam Perpres 80 tahun 2019, tentang Percepatan Pengembangan Ekonomi di wilayah Jawa Timur.
"Seperti pembangunan Tol Pasuruan-Mojokerto, pengendalian sampah regional, kemudian Mojopahit, akan ada pengembangan suatu situs Mojopahit dan perahu Mojopahit. Jadi kita mengadopsi apa-apa yang akan dilakukan pemerintah dan pusat," ujar Pungkasiadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika