Senin 13 Jan 2020 07:14 WIB

UEA Ingin Terlibat Membangun Ibu Kota Baru Indonesia

Keterlibatan UEA dalam proyek pembangunan itu melalui dana abadi.

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (kiri)
Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia. Keterlibatan UEA itu melalui konsep sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi.

“Jadi secara khusus dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Dengan soveriegn wealth fund ini Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Emirates Palace Abu Dhabi, Ahad (12/1) malam.

Baca Juga

Luhut bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Dubes RI untuk UEA Husin Bagis menggelar jumpa pers setelah mendampingi Presiden Jokowi melakukan acara kenegaraan di Istana Qasr Al Watan Abu Dhabi. Keinginan UEA untuk terlibat dalam berbagai investasi di Indonesia termasuk pembangunan ibu kota baru disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed.

“Sempat terucapkan nilainya akan terbesar di antaranya IDFC maupun Softbank, dan lain-lain,” katanya.

Menanggapi hal itu, kata Luhut, Presiden Jokowi bahkan meminta Putra Mahkota MBZ menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru. “Dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titelnya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya," ujar Luhut.

Luhut menambahkan, siapa saja yang tempati, mau dari China atau dari mana saja. "Tapi pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” katanya.

Luhut juga menggambarkan keakraban antara Jokowi dengan Putra Mahkota MBZ. Putra Mahkota menurut Luhut, bahkan sempat menarikkan kursi untuk Jokowi saat akan duduk menandatangani buku tamu kenegaraan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement