REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana mengalihkan pengelolaan Taman Sribaduga ke pihak ketiga. Rencana ini dikarenakan pihak Pemkab mengaku kewalahan untuk mengelola taman yang dikenal dengan pertunjukkan air mancul berkelas internasional tersebut.
Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Purwakarta Kosasih mengakui pemeliharaan Taman Sribaduga selama ini membebani APBD. Apalagi selama enam tahun diresmikan taman ini gratis dan terbuka untuk umum.
“Selama enam tahun baru tahun kemarin mulai intensif pemeliharaan yang ternyata biayanya besar Rp 400 juta untuk perawatan kursi saja. Untuk air mancurnya Rp 800 juta itu juga baru di 2019,” kata Kosasih, Kamis (9/1).
Kosasih mengatakan Taman Sribaduga tergolong luas dan harus mendapatkan perhatian khusus dalam pemeliharaannya. Karena selama enam tahun tidak ada pemeliharaan khusus akibatnya banyak komponen yang rusak.
Ia menyebutkan berdasarkan pengecekan di lapangan ada 13 dari 26 pompa air mancur utama yang berada di tengah air mancur rusak dan tak berfungsi. Sementara pompa di bagian pinggir sekeliling kolam juga rusak.
Selain itu, kata dia, terdapat ratusan kran air yang tidak berfungsi karena penyangganya rusak. Penyebab kerusakan penyangga menurutnya juga dipengaruhi oleh faktor pengeroposan akibat pasang surut air di Situ Buleud selama ini.
"Kerusakan itu karena faktor usia. Sudah hampir enam tahun sejak pertama kali dioperasikan," ujarnya.
Tahun 2020 ini, ia menyebutkan dinasnya mengalokasikan anggaran Rp 3,5 miliar untuk perbaikan kerusakan tersebut. Ia mengakui untuk memperbaiki seperti awal membutuhkan biaya lebih dari itu.
Oleh karenanya perbaikan akan difokuskan pada bagiana-bagian utama terlebih dahulu agar air mancur Sri Baduga bisa beroperasi kembali. Ia mengakui dibutuhkan anggaran besar dalam pemeliharaan sebuah taman yang menjadi detinasi wisata unggulan di Purwakarta ini.
Agar tidak membebani APBD maka pengelolaannya sedang dibahas untuk dialihkan ke pihak ketiga. Sehingga ikon kebanggaan warga Purwakarta tersebut tetap bisa beroperasi dan terpelihara dengan maksimal.
“Memang bagusnya ada pengelolaan dengan pihak ketiga. Sekarang sedang dibahas supaya tidak membebani APBD,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika