REPUBLIKA.CO.ID, Kajian Pusat Pemerintahan Baru Jabar Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

BANDUNG -- Wacana pemindahan pusat pemerintahan baru Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih terus ditindaklanjuti. Menurut Plh Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad,  wacana tersebut masih dalam tahap kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar.

“Masih dikaji di Bappeda, jadi kita belum (menentukan). Pak Gubernur juga belum memutuskan kemananya,” ujar Daud di Gedung Sate, Bandung, Rabu (8/1).

Daud mengatakan, kajian belum tuntas karena usulan lokasi pemerintahan baru cukup banyak tidak terbatas Walini Bandung Barat, Tegalluar Kabupaten Bandung, dan kawasan Rebana. “Beberapa daerah ini masih terus (dibahas) yang jelas belum diputuskan kemananya,” katanya.

Daud berharap, kajian ini bisa tuntas secepatnya. Dia menargetkan urusan kajian yang dilakukan Bappeda bisa menuai hasil pada 2020 ini. “Targetnya ini sebetulnya secepatnya. Ini mudah-mudahan kajiannya tahun ini,” katanya.

Hasil kajian awal Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar menunjukkan bahwa lahan yang diperlukan untuk membangun pusat pemerintahan baru sekira 108,2 hektare. Lahan tersebut nantinya digunakan untuk gedung perkantoran, sarana dan prasarana, perumahan ASN, serta sarana dan prasarana ASN.

Kemudian, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, pemindahan pusat pemerintahan dapat dilakukan apabila daya dukung wilayah ibu kota terbatas

Ikuti Whatsapp Channel Republika