REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mengevaluasi terkait bencana banjir yang terjadi di hampir seluruh wilayah. Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna mengatakan ada sekitar kurang lebih 87 titik banjir dan longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.
"Korban jiwa (meninggal dunia) akibat longsor yang tercatat ada tiga orang, sedangkan untuk banjir tidak ada korban jiwa. Namun memang menyisakan genangan air bervariasi dari satu meter sampai dua meter," ujar Pradi, usai sidang Paripurna di gedung DPRD Kota Depok, Rabu (8/1).
Menurut Pradi, hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses pembenahan pascabencana yaitu membersihkan rumah-rumah warga yang terdampak, termasuk masalah kesehatan korban bencana. "Kita tak ada hentinya berbenah dan membantu para korban banjir dan longsor. Puskesmas dan tenaga kesehatan di terjunkan ke titik-titik yang kemarin terjadi banjir dan longsor," tuturnya.
Sementara itu menanggapi perihal penyebab banjir yang diduga, disebabkan oleh pelanggaran dalam tata ruang dan tata bangunan di Kota Depok, Pradi menegaskan hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi Pemkot Depok.
Namun, di sisi lain diakui Pradi masalah tata letak pembangunan di Kota Depok terpantau cukup strategis, karena berada di kawasan dataran tinggi. Sehingga ketika air dari sungai Ciliwung meluap hingga menyebabkan banjir akan cepat bergeser dan surut. "Banjir yang cukup tinggi kemarin juga, terpantau cepat surut," ucapnya.
Penataan yang sesungguhnya adalah keberadaan 23 situ yang ada di Kota Depok, menurut Pradi harus ada cara untuk mengintervensi seluruh situ tersebut sehingga berfungsi sebagai daerah resapan air dan ekonomi pariwisata. "Puluhan situ ini sangat luas, ada yang lima hektar bahkan mencapai puluhan meter. Tentunya sangat berpotensi terutama untuk peningkatan ekonomi," ujarnya.