REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dikejar waktu untuk mengantisipasi potensi banjir pada pekan kedua Januari 2020. Sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi akan kembali mengguyur wilayah Jawa, terutama DKI Jakarta dan daerah penyangganya pada 10-15 Januari mendatang.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, langkah antisipasi termasuk pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), perbaikan drainase dan infrastruktur sungai, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat sedang dikebut. Upaya antisipasi itu dilakukan terutama di Kota dan Kabupaten Bekasi yang sebelumnya terdampak parah oleh banjir pada 1 Januari 2020.
"Kami sudah bekerja sejak Minggu tanggal 3 Januari dan kami akan selesaikan sebelum tanggal 10 Januari. Dikerjakan siang-malam karena prediksi BMKG 10-15 (Januari) akan ada curah hujan tinggi. Jadi sebelum tanggal 10 target selesai," ujar Basuki usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (8/1).
Langkah antisipasi banjir juga dilakukan dengan menimbang hasil kajian yang telah dilakukan Kementerian PUPR. Basuki mengungkapkan, survei cepat yang dilakukan 225 petugas di 180 titik rekomendasi BNBP telah menghasilkan data dan fakta penyebab banjir.
Kesimpulannya, banjir parah yang melanda wilayah DKI Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang disebabkan utamanya oleh drainase yang tersumbat dan kapasitas drainase yang terlampaui akibat curah hujan tinggi. Selain itu, banjir didukung oleh pintu air yang rusak di 11 titik, pompa yang tidak berfungsi di 2 titik, tanggul jebol di 44 titik, luapan air sungai dan saluran di 62 titik, dan genangan di jalan tol sebanyak 6 titik.
"Semua sarana sudah bergerak untuk perbaiki satu demi satu dalam rangka menghadapi. Insya Allah tidak terjadi yang lebih besar," kata Basuki.
Basuki juga menyampaikan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepakat untuk melanjutkan proyek normalisasi-naturalisasi untuk sungai-sungai di ibu kota. Bahkan Keduanya sedang mencari waktu untuk melakukan pengecekan aliran sungai dari hulu ke hilir bersama-sama.
"Dari dulu saya sampaikan ga ada masalah. Hanya terminologi yang beda. Secara teknis semua membutuhkan pelebaran. Bahkan gubernur sampaikan, di tikungan kalau ga dibeton akan jebol," kata Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika