REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Maruf Amin meminta pihak Cina untuk menghormati aturan dan teritorial Indonesia di perairan Natuna. Kiai Maruf berharap kapal-kapal Cina keluar dari wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia tanpa perlu ada konflik.
"Kita harapkan Cina menyadari itu, Cina menghormati aturan aturan itu sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," ujarnya kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1).
Kiai Maruf menegaskan, secara juridis maupun secara de facto, perairan Natuna merupakan bagian wilayah Indonesia. Karena itu, menjadi pegangan Indonesia untuk menjaga wilayah kedaulatan RI.
Kiai Maruf juga sekaligus membantah adanya perbedaan sikap Pemerintah yakni antara Presiden dan menterinya soal upaya penyelesaian masalah tersebut. "Saya kira menurut saya yang harus dipegang itu adalah apa yang dikemukakan oleh presiden, bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto. Maka pernyataan yang mengatakan kita akan bela kedaulatan itu saya kira menjadi pegangan," kata Kiai Ma'ruf.
Ia melanjutkan, memang saat ini kapal nelayan Cina diketahui telah memasuki wilayah ZEE namun belum masuk wilayah teritorial Indonesia. Karena itu, ia masih mengharapkan kesadaran pihak Cina terkait hal tersebut.
"Itu yang kita harapkan, tetapi kita pertahankan prinsip-prinsip itu dan sampaikan itu secara diplomatis bahwa anda melanggar. itu Saya kira kesepakatannya sama," ujar Kiai Maruf.
Kiai Maruf melanjutkan, ke depan, Pemerintah dan otoritas terkait akan mengingkatkan pengawalan terhadap perairan yang kerap diklaim negara lain, seperti Natuna. Pemerintah juga terus melakukan diplomasi kepada negara-negara untuk menghormati wilayah teritorial masing-masing.
"Ya kita akan terus mengawal di wilayah itu, kemudian melakukan diplomasi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk mengawal wilayah ZEE supaya tidak dimasuki secara tidak sah oleh pihak lain, mungkin digunakan forum-forum seperti ASEAN atau forum lain utk memastikan bahwa ketentuan itu harus dipatuhi oleh siapa pun," kata Kiai Maruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika