REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini mengimbau pemerintah Indonesia untuk mengajak duduk pemerintah China. Hal tersebut dilakukan menyusul keberadaan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Dia mengatakan, hal tersebut akan mejadi bagian dari diplomasi Indonesia terkait Natuna dengan pemerintah China. Namun, dia mengingatkan agar pemerintah Indonesia membawa catatan sejarah yang jelas dan lengkap terkait klaim nusantara di perairan tersebut.
"Jadi China juga akan sadar diri bahwa bukan mereka saja yang punya historical klaim di sana," kata Connie Rahakundini di Jakarta, Selasa (8/1).
Dia mengatakan, Indoensia sebenarnya bisa melakukan klaim atas perairan Natuna berdasarkan catatan sejarah. Dia menambahkan, sejarah mencatat bahwa kerajaan Jepara dulu sangat kuat di mana semua kapal dari kawasan itu pasti masuk melalui Jepara.
"Belum lagi Ternate dan Tidore serta Majapahit. Jadi ada perjalanan kesana," katanya.
Namun, dia mengatakan, yang perlu diingat pemerintah adalah bahwa China juga memiliki catatan baik terkait klaim sejarah di Laut China Selatan. Dia mengatakan, Dinasti Han sudah mempunyai catatan dan buku tentang perairan tersebut berkenaan dengan bagaimana mereka kepulauan dilokasi itu.
"Ini yang patut dicatat bahwa China itu punya catatan yang baik dan ini menjadi pelajaran bagi indonesia, punyakah kita record itu?" katanya.
Tekait Natuna, pemerintah memilih untuk mengerahkan kapal nelayan ke perairan tersebut. Connie menilai hal tersebut tepat dilakukan mengingat belum ada pernyataan dari China yang mengklaim bahwa Natuna merupakan bagian dari mereka yang tidak bisa ditawar lagi.
"Kalau ada pernyataan itu artinya sudah bicara kedaulatan, Nah kalau statement itu betul perlu dipertanyakan bagaimana sikan kemenhan secara jelas dan tegas," katanya.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan nelayan se-Nusantara siap berlayar mencari ikan meramaikan perairan Natuna. Mahfud mengaku bahwa sudah banyak nelayan yang mendaftar meski tidak spesifik menyebutkan jumlahnya.
Dia mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan kesiapan sarana prasarana nelayan selama melaut di perairan Natuna. Hal itu mulai ketersediaan bahan bakar hingga fasilitas penampungan ikan.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pemerintah agar menambah armada kapal untuk melakukan patroli di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. Dia berpendapat bahwa hal itu penting untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
