REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menawarkan lahan aset Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk pendirian Base Transceiver Station (BTS) guna memenuhi kebutuhan jaringan internet bagi sekolah-sekolah di provinsi itu. Meski demikian, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sumbar Yeflin Luandri menyebut penawaran pendirian itu tetap dilakukan dalam bentuk kerja sama sesuai prosedur yang ada, termasuk izin analisis dampak lingkungan.
"Pada prinsipnya kami memberikan peluang bagi provider atau operator layanan komunikasi untuk menambah jaringan mereka. Jika mereka kesulitan lahan, maka kami tawarkan aset SMA tapi tetap dalam koridor aturan," jelasnya.
Menurutnya, dengan pendirian tower BTS di sekitar sekolah akan memberikan akses internet yang lebih baik sehingga mempermudah bagi guru dan siswa mengakses internet untuk belajar. Saat ini, aset lahan SMA berada dalam kewenangan pemerintah provinsi sehingga kebijakan yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi mengurangi blank spot di Sumbar.
"Kita tahu, manfaatkan internet ini sangat penting sekarang. Meski ada mudaratnya, tapi positifnya sangat besar," ujarnya.
Menurutnya, selain untuk mengakses bahan-bahan pelajaran melalui internet, sekarang masih diberlakukan ujian nasional. Semuanya sekarang berbasis komputer, dengan itu maka diperlukan jaringan. Di lain pihak, usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga membutuhkan jaringan internet untuk promosi. Dengan internet, semua produk dapat dipromosikan, kemudian dapat diakses oleh seluruh dunia.
"Makanya kami mendorong pemilik provider untuk mengembangkan jaringan, walaupun mereka tetap mempertimbangkan keekonomisan pembangunan BTS," katanya.
Data terakhir Diskominfo Sumbar hingga saat ini masih terdapat 94 kecamatan dan 251 nagari yang belum tersentuh sinyal internet. Sebagian besar di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), namun ada juga daerah non-3T.
Ikuti Whatsapp Channel Republika