REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Demokrat mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus gagal bayar asuransi PT Jiwasraya. Syarief menilai, adanya pansus bakal memperjelas penuntasan kasus tersebut.

"Kalau idenya untuk membuat Pansus, saya pikir kita setuju. Hal itu agar supaya yang terjadi sebenarnya dengan Jiwasraya itu bisa terbuka kepada masyarakat," ujar Syarief di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).

Syarief menyatakan, parlemen memberi kesempatan pada proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan. Nantinya, DPR RI akan menilai apakah pembentukan pansus akan menunggu hasil dari kejaksaan atau tidak.

DPR akan melihat apakah investigasi Kejaksaan Agung cukup atau tidak. "Kalau memang belum, ya bikin Pansus," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Syarief menegaskan, pada prinsipnya Demokrat mendukung pembentukan Pansus. Ia meminta agar kasus ini harus iji dibuka secara tranparan.

"Betul-betul apa yang terjadi dengan Jiwasraya. Tidak boleh ada yang ditutupi. Untuk itu, apapun tindakannya kita harus dukung sepenuhnya," ujar Syarief menegaskan.

Sejauh ini, Gerindra, PKS dan PPP sudah setuju soal pembentukan untuk Jiwasraya. Ia menambahkan, bila perlu, PPATK dapat dilibatkan untuk benar-benar mengetahui aliran dugaan korupsi yang membuat Jiwasraya gagal bayar.

"Kalau ada aliran dan yang ilegal harus dibuka dari siapa ke siapa tanggal berapa, (PPATK) harus dilibatkanlah," ujarnya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika