REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah sudah cukup keras dalam merespons persoalan di perairan Natuna Utara. Respons pemerintah baik melalui jalur diplomasi dan pengerahan armada di wilayah tersebut.

"Apa yang dilakukan Menlu melalui jalur diplomasi saya pikir sudah cukup keras dan sudah pas. Kemudian pengerahan armada untuk memperlihatkan kita juga keras dalam penegakan kedaulatan juga sudah pas," kata politikus Gerindra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).

Menurut dia, hal yang harus dilakukan adalah komunikasi dan diplomasi yang intens untuk menyamakan persepsi terkait garis batas di perairan Natuna sehingga persoalan di wilayah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Dia menilai komunikasi negosiasi melalui jalur diplomasi harus dilaksanakan karena tidak mungkin mengajak langsung perang terhadap China.

"Kepada pada para teman-teman terutama pengamat harus melihat posisi dengan pas, jangan memberikan komentar atau pendapat yang justru memperlemah semangat kebangsaan kita dalam rangka menegakkan kedaulatan di wilayah kita sendiri," ujarnya.

Dasco membantah Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersikap "lembek" terkait persoalan di Perairan Natuna Utara karena sudah menunjukkan kinerja yang baik dalam merespon masalah tersebut. Dia mengatakan pelaksanaan di lapangan sudah dilakukan TNI sehingga percuma kalau merespon persoalan di Natuna hanya "gebrak meja" namun tidak ada aksi nyata.

"Apakah mesti ucapan di media menunjukkan kinerja? Kan tidak juga. Kinerja seorang Menhan sudah dilakukan dengan pas menurut saya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika