REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berupaya untuk menangani korban bencana banjir di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor berencana akan merelokasi korban bencana yang tak dapat lagi menghuni rumahnya.
Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengungkapkan, pihaknya masih berupaya untuk membuka akses jalan di daerah yang terisolir. Sehingga, pendistribusian bantuan dan pendataan jumlah korban dapat dilakukan dengan baik.
"Kita lakukan pembukaan akses dan mudah-mudahan ini bisa sesali dalam waktu kurang dari satu minggu. Setelah pembuka akses, kita juga harus inventarisasi jumlah pengungsi yang harus kita tangani, apakah mereka nanti ketika ini (bencana) selsai apakah balik lagi ke tempatnya atau harus direlokasi," kata Ade saat di temui Republika di Pendopo Bupati Bogor, Senin (6/1).
Dia mengungkapkan, sejumlah rumah di Kecamatan Sukajaya dipastikan tidak dapat huni. Karena itu, dia menyatakan, Pemkab Bogor akan mengupayakan untuk merelokasi para korban ke tempat yang lebih aman.
"Tapi ada juga yang bisa balik ke tempatnya ketika diinvestigasi bahwa ini bisa, kita masih banyak tugas-tugas lah," katanya.
Saat ini, Ade menerangkan, pihaknya masih berupaya mendata korban yang terdampak banjir dan yang tak dapat menempati tempat tinggalnya. Dia menjelaskan akan mencari lokasi yang tak jauh dari tempat tinggal warga namun lokasi tersebut dipastikan aman.
"Kita mulai cari lokasi dari sekarang. Kan tidak mudah juga merelokasi karena kan orang pasti berat meninggalkan tempat semula. tetapi kalau itu terpaksa kita berikan tempat yang membuat mereka nyaman di sekitar situ atau di Kecamatan sebelah," ujarnya.
Nantinya, Ade menjelaskan, Pemkab Bogor akan menyediakan lahan untuk relokasi tersebut. Sedangkan, untuk bangunan, Ade mengatakan telah minta bantuan Kementerian PUPR untuk dibangunkan.
Ade menyatakan, PUPR telah menyanggupi untuk membangunkan relokasi tersebut. Sehingga, Pemkab Bogor hanya perlu menyediakan lahan untuk relokasi tersebut.
"Pak Menteri (PUPR) tolong bantu kami karena ini biayanya besar, pasti ratusan miliar karena untuk jalan saja kan sudah berapa titik. Apalagi untuk relokasi. Pak Menteri kemarin bilang kita bantu untuk mendirikan rumah, tinggal kita cari tanah," kata Ade.
Berdasarkan data sementara, Ade menuturkan, pihaknya telah menerima laporan sebanyak 6.000 korban bencana banjir di daerah Bogor Barat. Ade mengakui, Kecamatan Sukajaya menjadi yang paling parah.
"Di (Bogor) timur sudah membaik, mereka sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Karena rumahnya tidak seperti yang di sana (barat) banyak yang habis terbawa longsor," katanya.
Bahkan, Ade menuturkan, di Sukajaya masih terdapat sejumlah desa yang terisolir. Meskipun demikian, dia menjelaskan, bantuan tetap didistribusikan agar korban tak kelaparan.
"Kita pusatkan di dapur umum. Nah pemenuhan kebutuhan dapur umum dulu yang kita prioritaskan termasuk juga bantuan selimut dan gitu-gitu, yang memang untuk fisik orang," katanya.
Ade mengakui pendistribusian bantuan masih belum dapat dikontrol dengan baik. Sehingga, pembagian bantuan masih belum tepat sasaran.
Ke depan, dia menyatakan, akan segara membuat posko bantuan yang terstruktur. Dengan demikian, bantuan dapat didistribusikan secara menyeluruh kepada korban yang terdampak banjir.
"Kalau sekarang masih sporadis. Apa asja boleh diambil karena kita juga tidak bisa menahan karena kan ini urusan perut, bisa jadi ke hal hal yang lain. Dan ini tidak boleh terjadi harus tepat sasaran," katanya.
Disinggung terkait kerugian secara materi yang diterima Pemkab Bogor, Ade menyebut masih mengkalkulasi. Sebab, di sejumlah desa di Sukajaya, masih dilakukan pendataan.
"Kerugian materi belum kita hitung karena masih banyak titik-titik yang belum kita investigasi," jelasnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Yani Hassan menjelaskan pihaknya masih berkonsentrasi pada optimalisasi tanggap darurat bencana. Dia mengungkapkan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) telah membahas pembentukan posko pusat dengan menunjuk Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno sebagai Komandan Tanggap Darurat (Incident Commander/IC).
"IC Commander, ketuanya Pak Dandim. Sementara itu. Terus penanggungjawabnya Pemda," kata Yani.
Disinggung terkait jumlah korban dan data daerah yang masih terisolir, Yani masih engan menjabarkan. Dia menegaskan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan termasuk antisipasi sarana pendidikan yang rusak.
"Sarana pendidikan juga masuk karena kan untuk menjamin kegiatan belajar mengajar. Sementara itu. Jangan nambah-nabah lagi," katanya.
Dandim 0621/Kabupaten Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno mengatakan, penunjukannya sebagai Komandan Tanggap Darurat cukup berat. Namun, Harry mengungkapkan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi bencana di Kabupaten Bogor.
"Kita hilangkan ego sektoral dulu sehingga nanti saya sebagai komandan bisa mengoordinasikan mengkombinasikan dan menjembatani pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana," katanya.
Sebagai langkah awal, Harry menyatakan, akan segera menerjunkan pasukan untuk membuka posko di lapangan. Sehingga, pasukan tersebut dapat membantu BPBD Kabupaten Bogor melakukan evakuasi maupun pendataan korban bencana alam.
"Evakuasi dan pendataan dari tim assesment dari BPBD berjalan, sehingga nanti semakin falid datanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
