REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- World Food Programme Indonesia atau Program Pangan Dunia menemui Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Senin (6/1). Dalam pertemuan tersebut, organisasi bantuan cabang dari Perserikatan Bangsa -bangsa (PBB) tersebut meminta Pemerintah meningkatkan upaya pencegahan anak tumbuh kerdil (stunting).
Perwakilan WFP Indonesia Christa Rader mengatakan perlu aksi lebih nyata Pemerintah terkait masalah stunting. Ia mencontohkan perlunya perlindungan sosial kepada masyarakat di tataran bawah.
"Dalam upaya untuk menyediakan makanan bergizi lebih banyak di tataran bawah (grass root) misalnya," ujar Christa usai menemui Kiai Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (6/1).
Ia juga berharap Pemerintah mengedukasi perlunya pemenuhan gizi kepada masyarakat sebagai upaya utama mencegah stunting.
"Banyak dari mereka memiliki anak kecil dan anak-anak balita, ini (penting) kehidupan 1000 hari pertama mereka dimana kita bisa membuat perbedaan mengenai stunting itu sendiri," kata dia.
Ia meyakini Indonesia bisa lebih baik dalam pencegahan stunting, mengingat sebelumnya telah menekan angka stunting dari lebih 30 persen menjadi 27,5 persen. Karena itu, ia menilai perlu aksi yang lebih keras agar bisa terus menekan angka stunting di Indonesia.
"Semakin rendah persentase yang Anda capai, maka semakin banyak tantangan didepannya. Saya rasa jika seluruh pesan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tentunya itu akan menjadi hal baik dari mendukung penekanan stunting. Tapi, tentunya itu membutuhkan adanya dorongan tambahan," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf dalam berbagai kesempatan, mengungkap bahwa stunting merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas pemerintah. Prevelansi stunting saat ini berada di kisaran 30,8 persen, turun dari 37,2 persen pada 2013. Namun angka tersebut masih jauh dari target RPJMN 2024 yang ditetapkan sebesar 19 persen.
Wapres pun beberapa kali menegaskan pemerintah sedang berupaya melakukan penurunan stunting secara terintegrasi yang difokuskan 260 kabupaten/kota dan 1.000 desa di Indonesia. Sasaran intervensi stunting pada tahun 2020 juga akan ditambah menjadi 390 kabupaten/kota dan 514 kabupaten/kota di tahun 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika