REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono menilai Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta tidak siap menghadapi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di hari pertama tahun 2020, cukup membuktikan jika Pemda tidak banyak melakukan antisipasi banjir, padahal saat ini belum memasuki puncak musim hujan.
"Program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi maupun naturalisasi," ujar Nirwono saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (3/1).
Tidak hanya itu, Nirwono juga mempertanyakan pembebasan lahan di bantaran kali yang tidak berlanjut. Padahal pada Juni 2019 lalu sempat banjir di permukiman bantaran kali. Kemudian revitalisasi situ, embung, waduk atau danau juga berjalan lambat untuk dikeruk dan diperdalam. Bahkan masih ada kendala pembebasan lahan untuk pembangunan waduk baru terhenti.
Selain itu, menurutnya banjir membuktikan masih buruknya sistem saluran air kota Jakarta yang sangat tidak memadai. Ditambah penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru pun tidak signifikan yang membuat daerah resapan air tidak bertambah banyak. Sehingga genangan air pun tidak terelakkan dan menjadi banjir.
"Hari ini penyebabnya hujan lokal, atau banjir lokal yaitu saluran air tidak berfungsi optimal, daerah reapan air yang minim. Serta hujan lebat di puncak, luapan air sungai yang membanjiri pemukiman di bantaran kali atau kiriman," jelasnya.
Oleh karena itu, menurut Nirwono, kedepannya dalam waktu dekat memastikan tempat-tempat evakuasi di sekolah, kantor pemerintah, rumah ibadah dapat dioptimalkan untuk beberapa hari ke depan. Kemudian Pemda DKI Jakarta langsung mengevaluasi pemukiman yang terdampak banjir dan putuskan rencana ke depan.
"Misalnya, jika ada pemukiman di bantaran kali terdampak banjir pastikan untuk di relokasi segara tahun ini juga," tegasnya.
Selanjutnya untuk jangka panjang, merelokasi besar-besaran permukiman di tepi bantaran kali dan tepi situ, waduk, embung atau danau ke rusunawa terdekat. Juga melakukan penataan 13 bantaran kali, baik dengan normalisasi atau naturalisasi atau perpaduan keduanya. Terus, revitalisasi tepian 109 situ, embung, waduk, atau danau yang ada di Jakarta
"Rehabilitasi saluran air segera secara bertahap bersamaan dengan revitalisasi trotoar yang sedang dilakukan bina marga. Percepat penambahan RTH dari luas 9,98 persen menjadi 30 persen sebagai daerah resapan air kota," pinta Nirwono.
Saat ini, kata Nirwono, saluran air di Jakarta hanya 33 persen yamg berfungsi dengan baik. Sementara curah hujan tinggi pun dapat tertampung dengan baik dan mengantisipasi banjir kalau drainase DKI Jakarta berfungsi. Namun semua langkah di atas perlu sinergitas pusat dan daerah tidak mungkin jalan sendiri-Sendirian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
