REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang meminta agar 13 daerah aliran sungai (DAS) di DKI Jakarta dialih kelola ke pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ia mengklaim komisi V bakal mendukung gagasan tersebut.

"Kalau memang DKI sudah firm dengan dia punya kemampuan untuk mengelola itu ya tentu silakan saja, saya dan Komisi V support terhadap apa yang digagas oleh Pak Pras," kata Syaikhu ditemui disela-sela dirinya menemani Presiden PKS Sohibul Iman mengunjungi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Jumat (3/1).

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyerahkan 13 sungai di Ibu Kota untuk dikembalikan kepada pemerintah provinsi (pemprov) agar dibenahi. Menurut dia, sejak dirinya menjadi anggota DPRD DKI, pemerintah pusat tak benar-benar fokus menanganinya.

"Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah. Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat (berat) satu pun yang turun," ujar Prasetyo dalam acara rakornas bersama pemerintah pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11) lalu.

Prasetyo menganggap Pemprov DKI mampu membenahi 13 sungai itu dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang mencapai Rp 89 triliun. "Bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa sebar Rp 89 triliun, SILPA-nya masih banyak. Kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," jelas dia.

Jakarta direndam banjir usai diguyur hujan, Rabu (1/1). Berdasarkan data dari BNPB tujuh orang meninggal di Jakarta Timur. Sedangkan masing-masing satu korban meninggal di Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika