REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan status tanggap darurat banjir provinsi yang berlangsung selama dua pekan atau 14 haru terhitung Rabu (1/1) hingga Selasa (14/1). Penetapan ini menyusul bencana banjir bandang di Lebak dan Tangerang yang terjadi akibat cuaca ekstrem sejam malam pergantian tahun baru.
Penetapan status tanggap darurat provinsi ini ditetapkan setelah Bupati Lebak dan Wali Kota Tangerang sudah menetapkan status darurat bencana. "Bupati Lebak dan Walikota Tangerang sudah menyatakan status tanggap darurat, sehingga Gubernur dapat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana provinsi melalui SK (surat keputusan). Sudah ditandatangani," kata Gubernur Wahidin, Jum’at (3/1).
Ditetapkannya status Tanggap Darurat Bencana ini bertujuan agar penanganan terhadap dampak bencana dapat lebih ditingkatkan serta mengantisipasi adanya dampak yang meluas akibat bencana. “Selain itu curah hujan masih diprediksi tinggi. Jadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan baik masyarakat maupun petugas harus ditingkatkan untuk menghindari dampak yang lebih besar nantinya,”tuturnya.
Berdasarkan data sementara, banjir bandang di Kabupaten Lebak mengakibatkan ada kurang lebih dua ribu rumah terdampak. Sebanyak 14 jembatan yang rusak termasuk dua jembatan milik Provinsi Banten dan satu ruas jalan yang rusak.
Banjir wilayah Tangerang melanda hingga 56 titik banjir dan saat ini sudah disiapkan posko. Pemerintah daerah saat ini terus melakukan inventarisasi di titik-titik banjir dari yang terparah, sedang, hingga ringan.
"Jumlah kerugian secara material belum karena masih menghitung jembatan hanyut, ditambah jalan belum lagi di kota Kota tengerang cukup parah ada 56 titik (banjir)," ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa tim di lapangan masih mendata jumlah korban jiwa yang tewas akibat banjir. "Pemerintah belum bisa menyampaikan berapa kepastian jumah korban jiwa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
