REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) membuka pelayanan pengurusan dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat banjir. Masyarakat yang terdampak banjir dapat mengurus dokumen kependudukan melalui RT/RW masing-masing.
"Pascabencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut dengan gratis. Kami dari Pusat akan memberikan pendampingan seperti biasanya. Tolong segera dilakukan mulai hari ini atau setelah banjir surut," ujar Direktur Jenderal Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).
Ia mengatakan, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran yang rusak atau hilang bisa diganti oleh Ditjen Dukcapil. Pelayanan tersebut dilakukan secara kolektif melalui RT/RW maupun kelurahan.
"Nanti kita akan berikan pengumuman. Nanti bisa jemput bola melalui RT/RW masing-masing atau RT/RW dikumpulkan di kelurahan masing-masing. Nanti setelah jadi RT/RW tinggal mengambilkan," jelas Zudan.
Ia menambahkan, dokumen kependudukan berbeda dengan layanan restorasi dokumen keluarga oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ANRI melayani dokumen di luar kependudukan seperti ijazah luar negeri atau arsip lainnya yang tidak bisa digantikan.
"Kalau ANRI itu kan dokumen yang tidak bisa digantikan. Mungkin ada dokumen-dokumen tertentu. Kalau dokumen kependudukan kan bisa diganti. Mungkin ijazah luar negeri. Kalau dukcapil KTP, KK, akta lahir yang terendam banjir dan tidak bisa ditemukan lagi," kata Zudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika