REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta proses evakuasi korban banjir yang melanda Jabodetabek sejak Rabu (1/1) kemarin dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Ia meminta, penyelamatan korban diutamakan.
"Dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan," ujar Puan, Kamis (2/1).
Pada saat Tangap Darurat, DPR meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antarinstansi terkait.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sinergi yang lebih baik antarlembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah.
"Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat," ujar Puan.
Puan mengaku masih menerima laporan banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor.
"Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak," ujarnya.
Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, lanjut Puan, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan. Menurut Politikus PDIP itu, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh.
"Meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir," ujar dia.
Puan pun mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.
Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor. "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek," ujar Puan menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika