REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--- Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Investasi mengapresiasi kinerja PT Migas Hulu Jabar (PERSERODA) atau MUJ. BUMD akan kembali memberikan dividennya kepada pemegang saham untuk tahun 2019.
Menurut Kepala Biro BUMD dan Investasi Pemprov Jabar Noneng Komara,
BUMD tersebut dilaporkan kembali membukukan catatan positif dengan memberikan laba yang diperkirakan tidak jauh berbeda seperti tahun sebelumnya.
"RUPS yang disampaikan RKAP dan tentang rencana bisnis untuk lima tahun ke depan," ujar Noneng Komara dalam keterangan resmi PT Migas Hulu Jabar, Selasa (31/12).
Neneng mengatakan, ia bersyukur PT MUJ sudah laba dan dividen. Bahkan, ini yang kedua kalinya. "Memberikan dividen cukup besar di atas penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jabar," kata Noneng.
Sebagai informasi, MUJ merupakan BUMD yang kepemilikan sahamnya 100 persen dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Didirikan pada tahun 2014, modal dasar yang disetor pemegang saham kepada perseroan senilai Rp 35 miliar.
Pada 2018 MUJ dalam menjalankan operasional perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar sebesar 7,85 juta dolar Amerik atau setara Rp 112,3 milliar dan alokasi dividen sekitar Rp 37 miliar yang sudah disetorkan pada periode triwulan 1 2019. Laba tahun 2019 juga diperkirakan tidak akan jauh berbeda. Adapun setoran dividen kedua dilakukan pada triwulan 1 tahun 2020.
Sementara menurut Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar, Begin Troys, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, MUJ juga melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) sepanjang tahun 2019. Aspek operasional perusahaan telah dilaksanakan dengan mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan.
Menurut Begin, capaian perseroan yang didapat tidak lepas dari dukungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Biro BUMD dan Investasi, serta Kementerian ESDM, SKK Migas dan Dirjen Migas. Sehingga rencana kerja tahun 2019 bisa tercapai dan berkontribusi langsung dengan pemberian dividen kepada pemegang saham yang bermuara pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanggung jawab sosial perusahaan lanjut Begin, melalui CSR 2019 sudah dijalankan sebagai instruksi dari pada pemegang saham.
Dorongan kuat dari Pemprov Jabar juga, kata dia, sudah dijalankan, agar perseroan bisa menjalankan fungsi Good Corporate Governance (GCG) yakni tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga, struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan bisa menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika