Oleh Ali Mansur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun 2019 menjadi sejarah penting bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada tahun ini, ia kembali mengalah menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia usai mengalahkn rivalnya Prabowo Subianto untuk kedua kalinya.
Pada tahun ini pula pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2020 digelar secara bersamaan. Namun tidak kalah pentingnya pada 2019, Jokowi melontarkan janji-janjinya yang patut ditunggu dan diingatkan sepanjang 2020 ke depan.
Jokowi-KH Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 lalu. Setelah diambil sumpah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai presiden.
Dalam pidatonya ia menyampaikan lima janji yang dibalut dalam program kerja dalam lima tahun ke depan. Pertama adalah memprioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemerintahannya.
"Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ucap Jokowi kala itu.
Kedua Jokowi berjanji bakal melanjutkan pembangunan infrastruktur. Disebutnya infrastruktur untuk kawasan produksi dengan kawasan distribusi, serta mempermudah akses ke kawasan wisata. Ketiga melakukan penyederhanaan regulasi. Pemerintah, kata dia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.
Kemudian masing-masing Undang-undang akan menjadi Omnibus law. Janji keempat penyederhaan birokrasi dengan memangkas eselonisasi. Terakhir transformasi ekonomi.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," pinta mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sebelumya, Jokowi juga menebar sejumlah janjinya lewat visi dan misi saat kampanye. Visi yang diusungnya adalah terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan ada sembilan poin di dalam misinya, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kemudian budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. dan terakhir sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
Kartu Prakerja
Selain itu, Jokowi juga memiliki janji di bidang pertahanan. Ia berkomitmen terus meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Jokowi menjanjikan kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI sebesar 80 persen pada 2020 nanti. Janji ini disampaikannya saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-74 di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada awal bulan Oktober lalu.
"Alokasi anggaran pertahanan tahun 2019 sebesar Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun di tahun 2020," janji Jokowi dengan yakin.
Sementara saat masa-masa mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk periode keduanya, Jokowi juga membuat janji yang fenomenal dan menyita perhatian publik. Janji tersebut adalah membuat tiga kartu sakti, Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Sembako Murah.
Rencananya ketiga kartu tersebut akan dirilis pada tahun 2020. Tiga kartu ini merupakan program yang gencar disampaikan Jokowi saat kampanye terbuka di Pilpres 2019. Sehingga janji menjadi salah satu yang harus ditunggu oleh rakyat Indonesia pada 2020 nanti.
"Saya akan luncurkan yang namanya kartu pra kerja untuk memberikan layanan pelatihan koperasi, skilling, re-skilling, upskill. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan ketrampilan bagi yang belum bekerja, pekerja, dan yang akan berganti pekerjaan," terang Jokowi saat memberikan pidato kebangsaan pada akhir Februari 2019 lalu.
Bahkan untuk merealisasi janji tiga kartu sakti tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan akan diakomodir dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Tidak tanggung-tanggung anggaran sebesar Rp 10 triliun disiapkan penerima kartu prakerja akan dibagi dua, yakni 1 juta orang melalui pelatihan digital dan 1 juta pelatihan reguler.
Untuk KIP kuliah, anggaran beasiswa untuk pelatihan lulusan SMA atau SMK pun akan ditambah Rp 7,6 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun. Sedangkan untuk karto sembako, Sri menambahkan, realisasinya adalah mendesain ulang program yang sudah berjalan, yaitu penyaluran beras sejahtera (rastra). Namun mulai 2020, jumlah rumah tangga penerima bantuan akan meningkat dan nilai manfaatnya juga akan dinaikkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika