REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belasan Seniman dan Budayawan Jakarta kembali mendatangi Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI. Para Seniman dan Budayawan ini meminta difasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terkait penegasan tidak ada komersialisasi dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Perwakilan Seniman dan Budayawan Jakarta, Radhar Panca Dahana menegaskan para seniman dan budayawan tidak ingin revitalisasi TIM mengarah pada komersialisasi kawasan ini. Salah satu yang disorot adalah pembangunan Hotel yang direncanakan berbintang lima di kawasan TIM.
Alasan dibangunnya hotel sebagai pemasukan untuk operasional TIM, kata Radhar juga menyinggung seniman. Alasan tersebut, menurut dia, seolah memposisikan seniman dan budayawan menjadi beban pemerintah provinsi.
Sehingga pemprov perlu mencari sumber dana untuk operasional TIM."Karena itu kita ingin difasilitasi bertemu Pak Gubernur untuk menyampaikan langsung hal ini," kata dia kepada Fraksi PDI P di Kebon Sirih, Senin (23/12).
Sastrawan senior Indonesia itu berharap Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur Anies bisa segera memberi jawaban. Sebab proses revitalisasi TIM sudah berjalan. "Kita berharap dapat mencapai tujuan- tujuan yang positif, karena seniman tidak butuh komersialisasi itu," kata Radhar.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan, setelah janji Fraksi PDIP mempertemukan seniman dengan Pemprov DKI pada 28 November 2019 lalu. Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKi Jakarta, Saefullah.
"Walaupun para seniman berharap bisa bertemu langsung dan menyampaikan keluhannya kepada Gubernur Anies," ujar Gembong.
Menanggapi masukan dari para seniman tersebut, Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah berjanji akan menerima masukan para seniman dan budayawan Jakarta tersebut. Sebagai tindak lanjut ia memastikan akan ada pertemuan susulan Pemprov DKI sendiri dengan para seniman."Waktunya ya nanti, nantilah. Tapi akan ada pertemuan nanti kami dengan seniman," terang dia.
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Dwi Wahyu Daryoto. Jakpro dipercayai Pemprov DKI sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan revitalisasi TIM.
Ketika ditanya wartawan soal penolakan seniman tersebut, Dwi mengatakan ada miskomunikasi dan kesalahpahaman selama ini."Ada miskomunikasi, yang mau kita bangun itu sebenarnya wisma untuk seniman. Dan bukan seperti yang diduga selama ini," kata Dwi.
Namun dia mengakui, soal revitalisasi TIM, Jakpro akan ikut apa yang menjadi keputusan bersama. Terutama apbila keputusan itu sudah diputuskan oleh Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI termasuk persetujuan, keinginan dan masukan dari para seniman dan budayawan yang selama ini peduli dengan TIM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
