Ahad 22 Dec 2019 23:40 WIB

Sultan Minta Dinkes Tugaskan Dokter di Sepanjang Pantai

Dokter bertugas untuk memberikan penanganan jika terjadi sengatan ubur-ubur di pantai

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Dwi Murdaningsih
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada Dinas Kesehatan baik DIY, kota maupun kabupaten untuk menugaskan dokter di sepanjang pantai yang dijadikan destinasi wisata di DIY saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Foto: Warga menunjukkan Ubur-ubur (Aurelia aurita) yang terdampar di pesisir.
Foto: Antara/Muhammad Arif Pribadi
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada Dinas Kesehatan baik DIY, kota maupun kabupaten untuk menugaskan dokter di sepanjang pantai yang dijadikan destinasi wisata di DIY saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Foto: Warga menunjukkan Ubur-ubur (Aurelia aurita) yang terdampar di pesisir.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kepada Dinas Kesehatan baik DIY, kota maupun kabupaten untuk menugaskan dokter di sepanjang pantai yang dijadikan destinasi wisata di DIY saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal ini dilakukan karena banyaknya kasus anak-anak yang tersengat ubur-ubur.

"Diimbau agar Dinas Kesehatan bisa menugaskan dokter di sepanjang pantai di Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul. Karena banyaknya kasus anak-anak yang tersengat ubur-ubur saat bermain di pantai," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta akhir pekan ini.

Baca Juga

Terkait libur Nataru, menurutnya, selalu menimbulkan kepadatan lalu lintas di DIY. Hal ini karena lalu lintas dipadati oleh wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke DIY.

Untuk itu, manajemen lalu lintas yang baik harus menjadi fokus perhatian semua pihak. Termasuk aparat yang harus melakukan pengamanan saat Nataru 2020. 

“Soal sistem transportasi, jawabannya tentu harus ada manajemen lalu lintas. Karena Yogya (DIY) ini sempit. Kita tidak bisa melebarkan jalan, jadi solusinya ya harus ada manajemen yang baik,” ujar Sultan.

 

Ia mengimbau seluruh pimpinan daerah baik kota maupun kabupaten di DIY untuk melakukan Koordinasi dengan kepolisian. Selain itu, juga diperlukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan kota dan kabupaten dalam menyusun berbagai strategi dan solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan.

“Semua ini nantinya bisa menjadi masukan bagi kita untuk tahun depan," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement