Ahad 22 Dec 2019 07:29 WIB

Rumah Bersubsidi Dibangun di Tasikmalaya

Di lahan 50 hektare direncanakan akan dibangun sekitar 3.000 unit rumah bersubsidi

Rep: Bayu Adji P/ Red: Esthi Maharani
Suasana sebuah kompleks perumahan bersubsidi
Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Suasana sebuah kompleks perumahan bersubsidi

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan pembagunan rumah bersubsidi Perumahan Mega Mutiara Tasik Regency di Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Sabtu (21/12). Pembangunan yang dilakukan di lahan seluas 50 hektare itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah di kota santri itu.

Direktur Layanan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Kementerian PUPR, Agusny Gunawan mengatakan, rumah bersubsidi ini pertama di Indonesia untuk persiapan 2020. Di lahan seluas 50 hektare itu direncanakan akan dibangun sekitar 3.000 unit, yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Di Tasik, harapannya dari pemda juga berkontrubusi biar perumahan ini cepat terbangun. Karena ini cukup luas butuh keterlibatan dari semua pihak," kata dia, Sabtu.

Ia menjelaskan, skema pembayaran rumah itu dapat dilakukan melalui beberapa bank. Kementerian PUPR sudah melakukan kesepakatan drngan 37 bank pelaksana untuk pembiayaan perumahan pada 2020, baik bank konvensional maupun syariah.

Menurut dia, manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat adalah skema KPR dengan marjin flat 5 persen hingga akhir masa angsuran dan bebas PPN. Masyarakat juga akan mendapat premi asuransi berupa kebakaran, jiwa, dan kredit, tenor 20 tahun, dengan uang muka ringan dan cicilan yang terjangkau.

Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan, kebutuhan rumah adalah hal yang sangat mendasar bagi warga. Dengan dibangunnya 3.000 unit rumah bersubsidi dengan lahan 50 hektare, tentu akan sangat membantu masyarat memenuhi kebutuhannya.

Namun, ia mengingatkan pengembang untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) di perumahan itu. "Karena cukup besar, harus dibuatkan ruang terbuka hijau, pemakaman, juga untuk sarana pendidikan, seperti sekolah madrasah dan TK, termasuk sarana ibadah seperti masjid. Kalau 3.000 sudah berdiri, semua pendidikan, kesehatan, harus ada di sini, sehingga bisa menjadi kawasan mandiri," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement