REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat mengusulkan supaya Pemerintah Provinsi Sumbar menetapkan status siaga bencana selama empat bulan ke depan. Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman memberikan usulan tersebut melihat situasi terkini di Provinsi Ranah Minang yang bertubi-tubi dilanda bencana seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan curah hujan begitu tinggi selama dua bulan terakhir.
“Kami usul penetapan status siaga bencana sampai bulan April karena banyaknya bencana menimpa berbagai wilayah Sumbar sejak bulan November. Pertimbangan itu juga berdasarkan informasi cuaca dari BMKG,” kata Erman, Jumat (20/12).
Erman memberikan usulan usai mengikuti rapat bersama Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit di Kantor Gubernur Sumbar hari ini.
Erman menambahkan BPBD akan menyiapkan posko bencana tingkat provinsi. Selain itu mereka juga akan mengupayakan supaya lintas instansi terkait menyiapkan peralatan menghadapi bencana.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan prediksi masih akan ada hujan yang mengakibatkan banjir sampai sekitar bulan April. Hal itu membuat Pemerintah siaga untuk menghadapi dampak bencana.
"Jadi hari ini kita koordinasi. Kemudian nanti ditindaklanjuti dengan rapat kabupaten kota menyusun strategi mengatasi dampak bencana," ucap Nasrul.
Nasrul menyebut Pemprov belum menetapkan siaga bencana untuk skala provinsi. Ia masih menyerahkan penetapan status siaga bencana kepada masing-masing kabupaten dan kota yang dilanda bencana.
Sejak November sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar bergantian dilanda bencana. Seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi.