REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan ujung lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek akan berada di Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Bima menyatakan, kabar tersebut telah dipastikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Sebelumnya, Bima sempat meminta kepastian ujung lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek. Sebab, Kota dan Kabupaten Bogor menginginkan menjadi ujung LRT.
"Sudah diputuskan ke arah Baranangsiang. Dari Kementerian (Perhubungan) sudah jelas itu arahnya LRT ke Baranangsiang," kata Bima kepada Republika.co.id, Rabu (18/12).
Untuk menyambut LRT, Bima menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyiapkan sistem transportasi. Dia menyatakan, pihaknya telah menganggarkan kajian penataan tranportasi, di antaranya transit oriented development (TOD) dan moda transportasi trem.
Berdasarkan APBD Kota Bogor 2020 yang saat ini sedang diajukan di tingkat Provinsi Jawa Barat, terdapat anggaran Rp 500 juta yang dikhususkan untuk mengkaji sistem transportasi di Kota Bogor. Dengan demikian, Pemkot Bogor dapat segera mengkaji skema untuk menyambut LRT.
"Kita buat kajian untuk trem. Kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, sudah dipastikan titiknya di situ," jelasnya.
Bima menyatakan, pihaknya juga akan mempelajari regulasi yang diperlukan untuk mewujudkan TOD di Baranangsiang. Dia menyebut akan berupaya berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat.
"Tinggal sekarang, regulasi perizinannya, koordinasi dengan semua. Dengan Kementerian Perhubungan, BPTJ dan juga dengan Provinsi DKI Jakarta. Semuanya lah," jelas Bima.
Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam telah mengonfirmasi ujung LRT akan berada di Baranangsiang. Edi menjelaskan, pembangunan tersebut telah sesuai dengan pembangunan LRT tahap I.
Edi menerangkan, pembangunan LRT harus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029. Di Bogor, Edi mengatakan, pembangunan LRT akan dilakukan dalam II tahap.
"Akan ada dua tahap. Itu sesuai dengan Perpres-nya," kata Edi.
Edi menyatakan, Pemerintah Daerah harus segera menyusun kawasan yang nantinya akan di jadikan TOD. Edi menyatakan, jika LRT selesai dibangun, maka kawasan TOD dapat tertata secara rapi sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada.
"Tetapkan dulu dengan SSK (Surat Keputusan) Bupati/Wali Kota atau dengan Perda (peraturan daerah) buat di RTRW-nya, buat master plan-nya," katanya.
Dengan demikian, hunian yang akan dibangun antara dapat masuk dalam wilayah TOD. Sehingga, tujuan untuk mengurangi kendaraan pribadi melalui pembangunan kawasan TOD dapat tercapai.
"Kalau mau bangun apartemen di wilayah sini, pasar, mal dan sekolah. Jangan lagi mengizinkan hunian di luar kawasan TOD itu," kata Edi.
LRT di Bogor merupakan bagian dari pembangunan LRT tahap II dengan rute Cibubur-Bogor. Proyek pembangunan LRT tahap II diperkirakan akan menghabiskan dana Rp 12 triliun.
LRT tahap II saat ini sedang memasuki proses desain. Panjang lintasannya diperkirakan mencapai 25 km. Proses pembangunan diprediksi selama tiga tahun.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mempertanyakan konsep TOD yang diwacanakan oleh Pemkot Bogor. Atang meminta kejelasan pembangunan TOD di Baranangsiang.
Jika pembangunan TOD dapat menguntungkan masyarakat, Atang mengatakan, pembangunan TOD dapat dianggarkan melaui APBD. Namun, jika TOD hanya menguntungkan kalangan elite, dia meminta, Pemkot Bogor mencari investor untuk pendanaan pembangunan tersebut.
"Tapi kemudian ternyata TOD dalam tanda kutip menguntungkan investor tertentu harusnya investor yang berinvestasi membangun," kata Atang.
Jangan sampai, Atang menegaskan, pembangunan TOD hanya membebani APBD Kota Bogor. Sebab, Atang menilai, masih banyak bidang lain yang harus diperhatikan pemerintah.
"Masih banyak titik-titik kebutuhan masyarakat yang harus dibiayai oleh APBD. Contohnya, kesehatan. Kita masih punya utang Rp 30 M untuk iuran BPJS kelas III. Kesehatan. Kita butuh untuk menambah atau membangun RSUD. Kemudian pendidikan," tegasnya.
Penyelesaian LRT Jabodebek tahap satu saat ini sudah mencapai 67,73 persen. Target itu masih sesuai dengan perencanaan. Pembangunan LRT Jabodebek yang memiliki tiga lintasan tersebut akan selesai pada akhir Desember 2021.
Pembangunan LRT Jabodebek tahap satu sepanjang 44,43 km tersebut memiliki tiga lintasan. Lintasan Cawang-Cibubur sepanjang 14,89 km akan miliki empat stasiun, Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11,05 km dengan delapan stasiun, dan Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,49 km akan punya lima stasiun dan satu stasiun integrasi.
Untuk LRT Jabodebek tahap dua juga akan mempunyai tiga lintasan, yaitu Dukuh Atas-Senayan sepanjang 7,8 km dengan tiga stasiun, Cibubur-Bogor sepanjang 25,8 km dengan empat stasiun, dan Palmerah-Grogol sepanjang 5,7 kilometer dengan tiga stasiun. Total panjang LRT Jabodebek tahap dua ialah 38,5 km, namun saat ini belum dilakukan pembangunanya.
Saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor belum sinkron dengan stasiun akhir LRT yang ditargetkan rampung tahun 2020. Penentuan batas akhir lintasan LRT akan memudahkan proses sinkronisasi dan koordinasi demi keselarasan pembangunan.
Sempat muncul usulan pembuatan komplek perkantoran di Kota Bogor. "Ada keterkaitan satu sama lain dan ada keterkaitan dengan proses perizinan yang harus mereka lakukan kepada pemerintah kota bogor," ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rahim, bulan lalu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Erna Hernawati mengatakan dari hasil kajian Bappeda akan menindaklanjuti dan mengajukan ke Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Bogor. "Kalau rencana pembangunan tiga tahun. Tahun pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? harus lihat data dukung lahannya. Tidak boleh ada permukiman yang jalannya tertutup," ungkapnya.
Semua hasil kajian, Erna menyatakan harus sinkron dengan RTRW. Sehingga, Bappeda dapat membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW.
Terkait Detail Engineering Design (DED) TOD untuk menyambut LRT, Erna mengatakan, masih menunggu hasil kajian yang dilakukan pemerintah pusat. Pihaknya, kata Erna, akan menfasilitasi hasil kajian tersebut.
Jika nantinya ada pembebasan lahan, Pemkot Bogor akan berupaya untuk menfasilitasi. Sebab, proyek tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Peres) Nomor 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi.
Dia berharap hasil kajian TOD dapat segera diselesaikan. Sehingga, pemkot juga dapat membantu menyiapkan langkah yang harus diambil termasuk ihwal pembebasan lahan.
"Kota Bogor memediasi pembebasan lahan. Tetapi harus menunggu kajian dulu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
