REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan membagi-bagi proyek pembangunan ibu kota baru dengan pihak swasta. Menurutnya, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan ini sangat diperlukan.
"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN abislah. Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," jelas Jokowi saat berbincang dengan awak media di Hotel Novotel, Balikpapan, Rabu (18/12).
Presiden menjelaskan, proyek ibu kota baru ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ia tak ingin proyek pembangunan ibu kota baru mengganggu kesehatan APBN.
Karena itu, pemerintah ingin mencari sumber pendanaan yang lain yang juga dilakukan oleh semua negara.
"Tidak memberi beban ke negara tapi barang jadi bisa lewat PPP, KPBU, bisa lewat investasi swasta kan banyak," kata dia.
Sejauh ini, kata dia, sudah ada pihak swasta yang menawarkan penyediaan transportasi dengan energi fosil. Selain itu, ada pula yang ingin mendirikan universitas di ibu kota baru nanti.
"Ya silakan ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-APBN bisa. Dan ini yang sedang kita kembangkan artinya yang dibangun trust, kepercayaan ibu kota sebuah gagasan yang patut didukung oleh mereka," ungkapnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengatakan pembangunan ibu kota dilakukan di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain membangun kawasan inti ibu kota, pemerintah juga membangun kawasan konservasi untuk memperbaiki lingkungan sekitar.
Presiden juga telah meminta Menteri LHK untuk menyiapkan kebun bibit seluas 100 hektare untuk ditanami berbagai jenis pohon asli Kalimantan.
"Termasuk mangrovenya bibit mangrove disiapkan kita ingin memperbaiki karena sudah banyak yang rusak yang akan menjadi daya tarik bagi ibu kota ini," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
