REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah melakukan pembaruan atas inventarisasi data rawan bencana hidrometerologi di 35 kabupaten/ kota, yang ada di daerahnya.
Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman bencana alam --yang jamak terjadi di Jawa Tengah-- pada saat musim penghujan, khususnya banjir dan bencana tanah longsor.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Sudaryanto mengatakan, pembaruan inventarisasi ini telah dilakukan sebelum wilayah Jawa Tengah memasuki pancaroba musim penghujan.
Hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam menghadapi ancaman kebencanaan di musim penghujan ini.
Selain itu, juga mempersiapkan sarana, prasarana dan logistik kebencanaan, termasuk menggelar apel siaga seluruh komponen pelaksana penanganan kebencanaan, hingga di tingkat kabupaten kota.
“Guna mendukung penanganan bencana alam pada musim hujan ini, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan anggaran hingga Rp 23 miliar, melalui dana tak terduga Gubernur Jawa Tengah tahun anggaran 2019,” ungkapnya, Ahad (15/12).
Terkait dengan pembaruan data tersebut, kata Sudaryanto, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan gambaran umum mengenai berbagai potensi kebencanaan yang rawan terjadi di Jawa Tengah.
Misalnya megenai data dan identifikasi terhadap tanggul- tanggul kritis yang berpotensi terhadap bencana banjir bandang. Sehingga potensi ini juga bisa segera dikoordinasikan kepada Kementerian PU/satker Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang bersangkutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika