REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Provinsi Aceh berencana membeli empat unit pesawat perintis N219. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyatakan pembelian pesawat tersebut untuk melayani penduduk yang tinggal di wilayah tengah dan tengah Samudera Hindia.
Nova telah menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan pesawat terbang N219 dan pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara Aceh dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero). "Pengadaan pesawat ini untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Aceh dan mendongkrak perekonomian masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah," kata Nova, belum lama ini.
Nova menambahkan membangun penerbangan perintis antarwilayah di Aceh tidaklah mudah. Sejumlah pihak swasta sudah pernah mencoba, tapi kemudian menghentikan operasinya karena alasan ekonomis.
Menurut dia, dengan kondisi yang ada tersebut membuat Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi guna mengatasi persoalan yang menjadi salah aatu program prioritas pemerintah daerah. "Konektivitas antar wilayah menjadi salah satu program prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Aceh," kata Nova.
Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Publik Aceh (Lemkaspa) menyatakan semua pihak harus melihat sisi positif dari pembelian empat unit pesawat perintis N219 untuk melayani penduduk di Aceh. Praktisi hukum Lemkaspa, Usman SH mengatakan, kabupaten-kabupaten di lintas tengah, cenderung dalam keadaan terisolasi ketika bencana alam. Misalnya Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.
"Dengan kompilasi bencana alam terjadi, maka akses menuju ke daerah itu hanya dapat dipertimbangkan dengan cepat melalui pesawat," kata dia di Banda Aceh, Ahad (15/12).
Selama ini, katanya, semua pihak mengetahui bahwa terdapat satu kabupaten berada di tengah Samudera Hindia, yaitu Simeulue. Seandainya bencana alam terjadi, untuk menuju ke daerah tersebut dewasa ini membutuhkan waktu paling cepat sekitar 10 jam menggunakan kapal fery.
Jikapun digunakan transportasi udara ketika bencana alam terjadi, sebut dia, akibat jumlah pesawat yang gunakan terbatas cuma satu unit tidak efektif untuk menanggulangi korban dengan dilakukan evakuasi medis di beberapa kabupaten itu.
"Inilah yang menjadi salah satu indikator, dan bahan pertimbangan Gubernur Aceh memutuskan adanya transportasi udara di dalam wilayah atau daerah pelosok ketika musibah terjadi," ujarnya.
Berdasarkan Undang-undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik menyebut Pasal 1 ayat (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian Udang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanahkan kewajiban kepala daerah untuk dapat memfasilitasi juga dalam memberikan pelayanan dan rasa keadilan bagi semua masyarakat Aceh.
Dalam menjalankan roda pemerintahan, kata dia, maka seorang kepala daerah harus dapat adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga tidak boleh melihat untung atau rugi dalam mengambil keputusan.
"Yang harus dikedepankan pemerataan hak yang harus diperoleh oleh setiap masyarakat, tanpa memandang status dan kedudukan sosial," kata Usman.
Ia mengaku, pembelian pesawat perintis tipe N129 juga bisa digunakan untuk melindungi sumber daya alam terutama sektor kelautan, karena rawan terjadi perdagangan obat-obat terlarang jenis narkotika. Bahkan selama ini, tutur dia, cukup sering terjadi musibah di tengah-tengah laut yang menimpa nelayan Aceh ketika mencari ikan di laut lepas, selain pemulangan nelayan Aceh di negara-negara lain, dan mengatasi illegal fishing.
"Mereka juga merupakan saudara kita yang mencari kehidupan di tengah laut dengan gelombang ganas. Dengan adanya pesawat bisa melakukan pencarian dan mengevakuasi, sehingga tidak merengut korban jiwa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
