REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meninjau pengelolaan air bersih dan kesehatan di sela kunjungannya ke Kota Semarang. Kiai Ma'ruf didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi mengunjungi Instalasi Pengelolaan Air Gajah Mungkur dan meninjau proses pengelolaan air PDAM Tirta Moedal, Kota Semarang, Jumat (13/12).
Kiai Ma'ruf ingin memastikan kondisi air bersih dan sanitasi di Kota Semarang. Sebab, menurutnya, upaya penurunan stunting (anak kerdil) tidak optimal jika tanpa dukungan suplai air bersih yang memadai.
Apalagi, prevalensi balita stunting di Jawa Tengah masih berada di angka 34,3 persen, di atas rata-rata prevalensi nasional yaitu 30,8 persen.
"Kita berusahaa memperbaiki, ada aspek yang sifatnya kesehatan, ada yang sifatnya itu nonkesehatan, itu air bersih kemudian sanitasi nah ini yang harus diperbaiki," ujar Kiai Ma'ruf di Kota Semarang, Jumat (13/12).
Menurut Kiai Ma'ruf selain pencegahan dari sisi kesehatan, gizi dan penyuluhan sebelum nikah, penting juga memastikan lingkungan agar bayi tidak terkena stunting. Lingkungan tersebut harus memastikan air dan sanitasi bersih.
"Karena itu dua hal ini jadi sumber (penting), bahkan perannya bisa sampai 70 persen, saya kira itu," ujarnya.
Selain itu juga Kiai Ma'ruf besama Ibu Hj Wury Ma'ruf Amin mendatangi Rumah Pelayanan Gizi (PELANGI), fasilitas yang dibangun Pemkot Semarang untuk memaksimalkan penanganan bagi balita dengan masalah gizi termasuk stunting. Menurutnya, penanganan stunting dilakukan secara kuratif dan rehabilitatif selama 6 bulan.
Sebelumnya, stunting merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas pemerintah. Prevelansi stunting saat ini berada di kisaran 30,8 persen, turun dari 37,2 persen pada 2013. Namun angka tersebut masih jauh dari target RPJMN 2024 yang ditetapkan sebesar 19 persen.
Wapres pun beberapa kali menegaskan pemerintah sedang berupaya melakukan penurunan stunting secara terintegrasi yang difokuskan 260 kabupaten/kota dan 1.000 desa di Indonesia. Sasaran intervensi stunting pada tahun 2020 juga akan ditambah menjadi 390 kabupaten/kota dan 514 kabupaten/kota di tahun 2021.
Namun, untuk mencapai target prevalensi nasional tersebut. Kiai Ma'ruf menilai perlu kerjasama antar pemerintah pusat, daerah, desa, dan lembaga terkait lain. Termasuk lembaga swasta, organisasi non pemerintah serta organisasi masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
