REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Anggota DPR RI Johan Budi mengusulkan agar KPK dilibatkan dalam upaya mencegah terjadinya politik uang atau penggunaan anggaran APBD pada Pilkada serentak 2020. "Memang domain pemilu ada di penyelenggara pemilu namun dalam konteks pencegahan politik uang atau penggunaan anggaran tentunya perlu ada pengawasan KPK," kata Johan Budi usai kunjungan Komisi II DPR RI ke Balaikota Depok, Kamis (12/12).

Ia mengatakan pada Pilkada serentak 2020 di Kota Depok penyelenggara negara atau pejawat akan kembali maju dalam Pilkada tersebut, seperti wali kota, wakil wali kota dan juga sekretaris daerah. "Jadi KPK mengawasi penyelengaraan pilkada dari sisi penggunaan anggaran oleh penyelenggara negara. Jadi kerja sama dalam konteks mengawasi," jelasnya.

Mantan jubir KPK tersebut mengatakan untuk menghasilkan kepala daerah yang mempunyai integritas bagus maka prosesnya pula juga harus mempunyai integritas, bermartabat dan jurdil. Johan Budi juga menyoroti Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah termasuk di Kota Depok Jawa Barat.

"Jangan sampai hak pilih mereka hilang. Seperti yang dijelaskan wali kota Surakarta pemutakhiran data pemilih sampai last minute hari pencoblosan," kata Johan Budi.

Kota Depok akan melaksanakan Pilkada pada 2020. Sejumlah nama sudah siap untuk bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mereka adalah Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna dan satu nama yang belakangan muncul, yakni Sekda Kota Depok, Hardiono.

Selain itu juga ada sejumlah petinggi partai politik Kota Depok yang akan ikut meramaikan Pilkada Depok tersebut. Dalam tiga kali Pilkada yang telah dilaksanakan di Kota Depok tersebut kader Partai PKS selalu memenangi Pilkada tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika