REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Anggota DPRD Provinsi Jabar menjalankan kegiatan reses I-2019. Kegiatan pada 2-11 Desember itu menjadi ajang para wakil rakyat Provinsi Jabar menyerap aspirasi masyarakat. Di masa reses itu, seluruh anggota DPRD Provinsi Jabar, termasuk pimpinannya turun ke daerah pemilihan untuk berkomunikasi langsung dengan konstituen. Rudi Harsa Tanahya adalah salah satu anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar dari Daerah Pemilihan tujuh Kota Bogor yang baru saja menjalankan agenda reses.
Sepanjang perjalanan reses, Rudi yang berasal dari Fraksi PDIP itu banyak menemukan keluhan dan aspirasi dari warga Kota Bogor. Di antaranya seputar minimnya infrastruktur hingga biaya pendidikan. Menjawab keluhan itu, Rudi berjanji akan membawa seluruh keluhan itu untuk disampaikan ke Pemprov Jabar. ''Reses ini merupakan kali pertama sejak saya terpilih menjadi anggota DPRD Jabar. Saya apresiasi warga yang antusias mengikuti kegiatan reses,'' ujar Rudi dalam siaran pers DPRD Jabar yang diterima Republika, Kamis (12/12). Dia menyatakan, sangat tepat jika masyarakat memanfaatkan momentum reses anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi.
Dalam kesempatan itu, Rudi juga menyampaikan sejumlah program Pemprov Jabar yang telah mendapatkan persetujuan DPRD Jabar. Salah satunya rencana pembebasan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SMA mulai tahun ajaran 2020-2021. Rudi menyatakan, kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu sudah mendapat persetujuan DPRD Jabar. ‘’Mulai tahun ajaran 2020-2021, biaya SPP SMA dan yang setara di sekolah negeri digratiskan,’’ tambah Rudi.
Sementara untuk SPP pada SMA swasta, papar dia, kebijakan SPP gratis hanya akan diberlakukan pada siswa tidak mampu. Jalurnya melalui akses pendidikan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM). Alokasi dana pembebasan biaya SPP SMA senilai Rp 1,4 triliun, sudah masuk dalam RAPBD 2020. Saat ini menurutnya RAPBD Jabar 2020 tinggal menunggu persetujuan Mendagri.
Besaran dana bantuan setiap siswa tidak mampu di sekolah swasta, papar dia, sekitar Rp 1,4 juta – 1,9 juta per siswa dalam setahun. Dia memaparkan, program tersebut akan sangat membantu masyarakat yang ingin mengeyam pendidikan. Pihaknya tidak ingin ada putus jenjang pendidikan hanya karena persoalan biaya pendidikan. Untuk itu, sambung dia, negara harus hadir terhadap warga tidak mampu yang ingin bersekolah hingga tingkat SMA dan sederajat. Menurut dia, saat ini terdapat 759.128 peserta didik yang tersebar di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Provinsi Jabar. N ril
Ikuti Whatsapp Channel Republika