REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kartu prakerja, salah satu janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi), direncanakan akan diuji coba pada April 2020 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, uji coba akan dilakukan di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Kemudian, periode April-Agustus 2020, uji coba akan diperluas di beberapa kota lain di Indonesia.
"Baru kemudian Agustus (2020) launching secara nasional," ujar Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (10/12).
Sejumlah syarat diterapkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas kartu prakerja. Syarat tersebut antara lain, WNI berusia lebih dari 18 tahun dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai kartu prakerja bisa membuka situs yang rencananya akan tersedia pada Februari 2020.
Airlangga menjelaskan, alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk kartu prakerja pada 2020 nanti mencapai Rp 10 triliun. Rinciannya, setiap pemegang kartu akan mendapat alokasi biaya pelatihan bervariasi antara Rp 3 juta sampai Rp 7 juta, tergantung jenis pelatihan yang akan didapat.
"Misalnya, pelatihan lifesityle seperti barista, menjahit, atau hairdressing akan lebih rendah dibanding pelatihan decoding atau algoritma (IT)," kata Airlangga.
Pada prinsipnya, ujar Airlangga, kartu prakerja memberikan memberikan fasilitas pelatihan bagi para pencari kerja, orang yang berhenti kerja, atau akan pindah kerja. Pelatihan yang diberikan akan diberikan oleh lembaga yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, baik dengan cara online atau offline.
"Kami akan siapkan sistemnya dulu, eksosistemnya, baru nanti launching," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
