REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat meragukan ketersediaan anggaran untuk membiayai penambahan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) hingga Kota Tangerang Selatan. Dengan biaya triliunan rupiah, APBD Kota Tangsel dinilai tak akan sanggup menanggungnya. Berharap pembiayaan ke pemerintah pusat pun dinilai juga tak memungkinkan.
Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana, mengatakan, APBD Kota Tangsel tak akan sanggup membiayai pembangunan jalur MRT. Sebab, berkaca dari biaya jalur MRT Jakarta fase I, setiap satu kilometernya butuh biaya sebesar Rp 1 triliun.
"Boro-boro Tangsel, Surabaya saja sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dengan APBD belasan triliun saja tak sanggup membiayai pembangunan trem. Kalau Jakarta sanggup karena APBD-nya puluhan triliun," kata Aditya kepada Republika, Senin (9/12).
Seperti diketahui, pembangunan MRT Jakarta Fase I sepanjang 16 kilometer (Lebak Bulus - Bundaran HI) menelan biaya Rp 16 triliun. Pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana pinjaman Pemerintah Jepang lewat Japan International Cooperation Agency (JICA). Beban utang ditanggung Pemrov DKI 49 persen dan pemeritah pusat 51 persen.
Meski panjang trek MRT yang diusulkan dibangun hingga Tangsel belum bisa dipastikan, tapi skema pembiayaan serupa dengan Jakarta dipastikan tak bisa dipakai lantaran perbedaan APBD yang terlalu jomplang. APBD DKI Jakarta tahun 2019 berada di angka Rp 86,89 triliun. Sedangkan APBD Kota Tangsel tahun 2019 hanya di angka Rp 3,8 triliun.
Aditya melanjutkan, pembiayaan sebesar itu baru sebatas pembangunan jalur saja. Belum termasuk biaya operasional, perawatan, dan subsidi tiket. "MRT Jakarta yang harga tiketnya bisa Rp 14 ribu karena disubsidi lebih dari 50 persen oleh Pemprov DKI," katanya.
Adapun usulan pembangunan MRT hingga Kota Tangsel disampaikan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada Senin (2/12/2019). Trek MRT Jakarta yang saat ini hanya sampai Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, diusulkan diperpanjang hingga Rawa Buntu, Tangsel. Usulan itu disampaikan lantaran tingginya mobilitas masyarakat Tangsel menuju Jakarta maupun sebaliknya.
Usulan ini pun disambut positif oleh Pemerintah Kota Tangsel dan DPRD Tangsel. Sebab, sekitar 60 persen dari 1,6 juta penduduk Tangsel bekerja di Jakarta. Namun kedua pihak itu enggan menggunakan APBD untuk membiayai proyek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika