REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinatir Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah Indonesia bersama pemerintah Filipina masih berkoordinasi untuk melakukan negosiasi dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Mahfud memandang bahwa kelompok Abu Sayyaf cenderung tertutup sehingga menyulitkan proses negosiasi.
"Sedang jalan nego-negonya untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan pembebasan tanpa mengorbankan satu jiwa pun baik dari pihak penyandera maupun tersandera. Kita kan harus menyelamatkan," jelas Mahfud di Istana Negara, Senin (9/12).
Mahfud menambahkan bahwa pemerintah Indonesia akan menempuh berbagai jalan untuk membebaskan WNI yang disandera, termasuk cara-cara yang sebelumnya pernah dilakukan. Hanya saja, ujar Mahfud, pemerintah sedang berupaya melakukan pembebasan sandera tanpa memenuhi permintaan tebusan kelompok Abu Sayyaf sebesar Rp 8,3 miliar.
"Tapi kalau kita nuruti tebusan terus masa kalah sama perampok," kata Mahfud.
Seperti diketahui, tiga WNI yang berprofesi sebagai nelayan berasal dari Baubau dan Wakatobi Sulawesi Tenggara yaitu Maharudin Lunani (48), putranya, Muhammad Farhan (27), dan kru kapal Samiun Maneu (27) disandera kelompok Abu Sayyaf setelah diculik dari kapal yang berlayar di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia.
Perairan itu memang dikenal rawan pembajakan dan penyanderaan oleh kelompok bersenjata dari selatan Filipina seperti Abu Sayyaf. Dalam video berdurasi 43 detik tersebut, ketiga WNI yang disandera tersebut meminta pemerintah membantu pembebasan mereka.
"Kami bekerja di Malaysia. Kami ditangkap Kelompok Abu Sayyaf pada 24 September 2019. Kami harap bos kami bantu kami untuk bebaskan kami," kata Samiun menggunakan bahasa Indonesia dalam video tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, mengusulkan agar TNI bisa disiagakan di wilayah lokasi persembunyian kelompok Abu Sayyaf. Kesiagaan pasukan TNI, menurut Farhan, menjadi faktor penting sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia.
Meski, Farhan mengakui aksi militer tidak bisa serta-merta dan sepihak dilakukan oleh TNI, karena itu menyangkut batas teritori dan kedaulatan negara lain. Menurut dia, TNI tetap perlu bekerja sama dengan militer Malaysia dan Filipina.
“Patroli militer bersama, rutin dan intensif di perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus semakin ditingkatkan. Kedaulatan dan stabilitas keamanan kawasan harus tercipta”, kata Farhan.
Ke depan, agar insiden tidak terus berulang, Farhan juga menyarankan kerja sama keamanan lebih serius di antara negara anggota ASEAN, khususnya untuk wilayah perairan yang rawan dari tindak kejahatan. "Itu penting untuk pertahanan sehingga tercipta kawasan regional yang aman dan stabil," kata Farhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
